Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2020

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP-2MI), Benny Rhamdani, mengatakan
banyaknya PMI ilegal mempersulit negara melakukan pengawasan. Namun, tidak berarti negara
mengabaikannya dan tetap turun tangan mengurus kasus-kasusnya.

"Kami akan bentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menindak tegas perusahaan penyuplai
PMI ilegal. Data perusahaannya sudah ada di kami, tinggal tindakan hukum saja, bagaimana
negara hadir," ungkapnya, di Jakarta, Kamis (25/6).

Benny mengakui ada sindikasi atau mafia di balik pengiriman PMI ilegal ini. Satgas ini nanti akan
menyasar perusa-haan-perusahaan tersebut dan menyeretnya ke jalur hukum karena terlibat
pidana perdagangan orang.

Untuk mendapatkan akses permodalan, menurut Benny, perusahaan-perusahaan perekrut itu
menggunakan banyak cara guna mendapatkan akses permodalan, termasuk melalui jalur kredit
usaha rakyat (KUR). Benny menegaskan Presiden Jokowi juga sangat konsen terhadap masalah
ini. "Ketika saya menyampaikan fakta ini ke Presiden, perintah Presiden ialah tuntaskan.
Lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki," katanya.

Dari sisi aturan, sambung Benny, pemerintah tengah menuntaskan rancangan peraturan (RPP)
tentang Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan Laut. Saat ini, tinggal menunggu tanda
tangan Presiden. Jika aturan itu jadi maka perusahaan-perusahaan yang punya rekam jejak
melakukan pelanggaran akan ditindak tegas. PP itu nanti banyak melindungi pekerja migran
yang bekerja di kapal-kapal ikan (ABK). Soalnya, Anak Buah Kapal (ABK) ikan sangat rawan
alami kekerasan. Mereka kerap ditipu dengan beragam modus. Tak hanya itu, di tengah laut
diperkerjakan dengan sistem kerja yang tidak manusiawai.

Banyak ABK yang di darat ditawari gaji 300 dollar AS per bulan. Ketika di tengah laut hanya
dikasih 50 dollar AS. "Mereka juga bekerja di luar jam kerja normal, 18 hingga 20 jam per hari,"
tegasnya.

Pemberdayaan Ekonomi

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan BP2MI, Gatot Hemawan, mengatakan tak hanya
membantu dari sisi hukum, lembaga yang dulunya bernama BNP2TKI (Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) ini juga membantu secara ekonomi. Dia
menambahkan Keluarga Pekerja Migran diberdayakan.
Saat ini sudah ada 25 ribu pekerja migran yang dibantu. Yang sudah sukes sebanyak 10 ribu
pekerja. Mereka dibantu oleh bank-bank nasional. BP-2MI juga ke depan akan bersinergi dengan
lembaga perbankan supaya pekerja migran ini dimudahkan dalam mengurus pinjaman usaha.
ers/E-10
Kami akan bentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menindak tegas perusahaan penyuplai
PMI ilegal.

BENNY RHAMDANI

Kepala Badan BP2MI

31