Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2021

menjadi Rp3,5 juta atau jika Upah Minimum setempat lebih tinggi, maka akan mengacu pada
Upah Minimum yang berlaku.

HORE. PEMERINTAH KEMBALI SALURKAN BANTUAN SUBSIDI UPAH PADA PEKERJA
TERDAMPAK PPKM

Pemerintah kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja Indonesia
yang terdampak Pandemi Covid-19. BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) juga kembali
dipercaya sebagai penyedia data pekerja untuk penyaluran BSU tahun 2021 tersebut. Tahun ini
BSU menyasar sebanyak 8.7 juta pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.

Kriteria penerima BSU tahun 2021 tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
No.16/2021. Terdapat penyesuaian pada kriteria penerima BSU tahun 2021 ini, antara lain batas
maksimal upah menjadi Rp3,5 juta atau jika Upah Minimum setempat lebih tinggi, maka akan
mengacu pada Upah Minimum yang berlaku.

Sementara untuk masa kepesertaan aktif BPJamsostek ditentukan hingga Juni 2021. Penyaluran
dana BSU ini diberikan kepada pekerja terdampak yang berada di wilayah PPKM kategori Level
3 dan 4 di seluruh Indonesia. Besaran BSU tahun 2021 mencapai Rp500.000 selama 2 bulan
yang diberikan sekaligus sebesar Rp1 juta.

Terakhir, untuk rekening bank yang bisa menerima BSU ini hanya diperkenankan menggunakan
Bank Himbara (Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN).

Kepala Kantor BPJamsostek Cabang Yogyakarta, Asri Basir mengatakan wilayah DI Yogyakarta
masuk dalam PPKM level 3 dan 4 sehingga salah satu kriteria penerima bantuan telah terpenuhi.
"Kami akan berkoordinasi dengan HRD perusahaan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan,
sehingga penyaluran BSU tepat sasaran" ujar Asri, Senin (2/8/2021).

Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo menyatakan, penggunaan kembali data yang
dikelola institusinya untuk BSU, menunjukkan pentingnya data Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(Jamsostek) valid. Data kepesertaan BPJamsostek tersebut merupakan bank data pekerja
terbesar di Indonesia.

Untuk itu, katanya, pemberi kerja diminta untuk tertib kepesertaan Jamsostek dan selalu
menjaga validitas datanya. Para pekerja juga harus selalu memastikan telah mendapat
perlindungan BPJamsostek. "Dengan menjadi peserta BPJamsostek, pekerja terlindungi dari
risiko kerja, dan juga mendapatkan nilai tambah seperti BSU. Pastikan kepesertaan tertib melalui
aplikasi BPJSTKU dan cek di HRD masing-masing," kata Anggoro.

Untuk mempermudah penyaluran BSU, pekerja yang belum memiliki rekening Bank Himbara
akan dibukakan rekening secara kolektif, dengan memenuhi beberapa kebutuhan data tertentu.
Seluruh Kantor Cabang BPJamsostek akan berkoordinasi dengan HRD perusahaan untuk
mengumpulkan secara kolektif 7 mandatory data untuk syarat pembukaan rekening Bank
Himbara.

Mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama Lengkap, Tanggal Lahir, Alamat Pemberi
Kerja, Nama Ibu Kandung, Nomor Telepon Selular dan Alamat Email. "Mohon kerjasama pihak
perusahaan agar proses ini dapat berjalan lancar," tambah Anggoro.

Anggoro juga mengungkapkan penyerahan data BSU dilakukan secara bertahap kepada
Kementerian Ketenagakerjaan, sebagai pelaksana teknis BSU. Hal ini untuk memastikan
penyaluran bantuan tepat sasaran sekaligus meminimalisir terjadinya kesalahan distribusi BSU.

26