Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JUNI 2021

LAYANAN PUBLIK E-PP DAN E-PKB TERUS BERLANJUT

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan layanan Pengesahan
Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara online yang dikenal
dengan e-PP dan e-PKB tetap akan berlanjut di masa pandemi COVID-19. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, tuntutan perkembangan jaman dengan berbasis
teknologi, mengharuskan pelayanan lebih cepat dan praktis melalui sistem aplikasi e-PP dan e-
PKB.

"Layanan ini harus terintegrasi dengan Sistem Informasi ketenagakerjaan (Sisnaker) agar
pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu atap satu pintu," kata Ida, Selasa (29/6/2021).
Ida menjelaskan, manfaat PP atau PKB bagi pekerja dan pengusaha yakni memastikan adanya
pengaturan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, adanya pengaturan tata tertib yang
berlaku di perusahaan, serta adanya pedoman bagi pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan
hubungan kerja dan hubungan kerja antar pekerja.
"Manfaat lain PP dan PKB yakni sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan
keluarganya, serta instrumen dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan
mewujudkan ketenangan bekerja dan kelangsungan usaha," ujarnya.

Lebih lanjut, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggora Putri, mengatakan, dalam rangka
mewujudkan kondisi hubungan Industrial yang kondusif di perusahaan sesuai pasal 108 hingga
pasal 135 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka hak dan
kewajiban pengusaha dan pekerja serta syarat- syarat kerja harus di tuangkan dalam PP atau
PKB. Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan PP dan PKB baik baru,
pembaruan, perpanjangan, perubahan, sampai pengesahan PP dan pendaftaran PKB diatur di
Permenaker Nomor 28 Tahun 2014.

"Fungsi PP atau PKB adalah sebagai aturan atau syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan.
PP dan PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
minimal sama dengan peraturan perundang-undangan," ungkapnya.

Putri menegaskan, PP merupakan hal wajib bagi setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja
10 orang atau lebih.

"Sedangkan PKB, wajib bagi setiap perusahaan yang telah memiliki PP atau telah terbentuk
Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-
undangan," ujarnya.

Menurut Putri, pengesahan PP atau pendaftaran PKB selama ini dilakukan secara manual oleh
perusahaan yaitu melaui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat Kabupaten/Kota,
Provinsi, atau Kementrian, sesuai dengan lingkup operasional perusahaannya. Namun sejak 19
November 2020 lalu, Kemnaker telah meluncurkan pelayanan pengesahan PP dan pendaftaran
PKB secara on line yang dikenal dengan e-PP dan e-PKB.

Putri mengatakan, pengesahan PP atau pendaftaran PKB untuk perusahaan yang lingkup
perusahaannya Kabupaten/Kota, maka pengesahan atau pendaftarannya oleh Kepala Dinas di
SKPD di bidang Ketenagakerjaan kabupaten/kota. Sedangkan bagi perusahaan yang lingkup
perusahannya lintas Kabupaten/Kota, pengesahan atau pendaftarannya oleh kepada Kepala
Dinas SKPD bidang Ketenagakerjaan Provinsi.

"Sementara, bagi perusahaan yang lingkup usahanya lintas Provinsi, maka pengesahan atau
pendaftarannya oleh Dirjen yang membidangi Hubungan Industrial atau pejabat yang ditunjuk,"
pungkasnya.

53