Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JUNI 2021
P. 62

Judul               Kemnaker: Layanan Publik e-PP dan e-PKB Terus Berlanjut di Masa
                                    Pandemi
                Nama Media          merdeka.com
                Newstrend           Layanan Online PP dan PKB
                Halaman/URL         https://www.merdeka.com/uang/kemnaker-layanan-publik-e-pp-dan-e-
                                    pkb-terus-berlanjut-di-masa-pandemi.html
                Jurnalis            Haris Kurniawan
                Tanggal             2021-06-29 18:44:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif

              Narasumber

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Layanan ini harus terintegrasi dengan Sistem
              Informasi ketenagakerjaan (Sisnaker) agar pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu
              atap satu pintu

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Manfaat lain PP dan PKB yakni sebagai sarana
              peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya, serta instrumen dalam penyelesaian
              perselisihan hubungan industrial dan mewujudkan ketenangan bekerja dan kelangsungan usaha

              neutral - Indah Anggora Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Fungsi PP atau PKB adalah
              sebagai aturan atau syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan. PP dan PKB tidak boleh
              bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau minimal sama dengan
              peraturan perundang-undangan

              neutral - Indah Anggora Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sedangkan PKB, wajib bagi
              setiap perusahaan yang telah memiliki PP atau telah terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh
              yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan

              neutral - Indah Anggora Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sedangkan PKB, wajib bagi
              setiap perusahaan yang telah memiliki PP atau telah terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh
              yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan

              neutral - Indah Anggora Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sementara, bagi perusahaan
              yang lingkup usahanya lintas Provinsi, maka pengesahan atau pendaftarannya oleh Dirjen yang
              membidangi Hubungan Industrial atau pejabat yang ditunjuk



              Ringkasan

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan layanan Pengesahan Perusahaan (PP)
              dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara online yang dikenal dengan e-PP dan e-
              PKB tetap akan berlanjut di masa pandemi COVID-19. Tuntutan perkembangan zaman dengan
              berbasis teknologi, mengharuskan pelayanan lebih cepat dan praktis melalui sistem aplikasi e-
              PP dan e-PKB.

                                                           61
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67