Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JUNI 2021

KEMNAKER: LAYANAN PUBLIK E-PP DAN E-PKB TERUS BERLANJUT DI MASA
PANDEMI
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan layanan Pengesahan Perusahaan (PP)
dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara online yang dikenal dengan e-PP dan e-
PKB tetap akan berlanjut di masa pandemi COVID-19. Tuntutan perkembangan zaman dengan
berbasis teknologi, mengharuskan pelayanan lebih cepat dan praktis melalui sistem aplikasi e-
PP dan e-PKB.

"Layanan ini harus terintegrasi dengan Sistem Informasi ketenagakerjaan (Sisnaker) agar
pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu atap satu pintu," ujar Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, di Jakarta, Selasa
(29/6) Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, manfaat PP atau PKB bagi pekerja dan pengusaha
yakni memastikan adanya pengaturan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, adanya
pengaturan tata tertib yang berlaku di perusahaan, serta adanya pedoman bagi pengusaha dan
pekerja dalam melaksanakan hubungan kerja dan hubungan kerja antar pekerja.

"Manfaat lain PP dan PKB yakni sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan
keluarganya, serta instrumen dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan
mewujudkan ketenangan bekerja dan kelangsungan usaha," ujarnya.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggora Putri, mengatakan, dalam rangka mewujudkan
kondisi hubungan Industrial yang kondusif di perusahaan sesuai pasal 108 hingga pasal 135
Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka hak dan kewajiban
pengusaha dan pekerja serta syarat- syarat kerja harus di tuangkan dalam PP atau PKB.

Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan PP dan PKB baik baru, pembaruan,
perpanjangan, perubahan, sampai pengesahan PP dan pendaftaran PKB diatur di Permenaker
Nomor 28 Tahun 2014.

"Fungsi PP atau PKB adalah sebagai aturan atau syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan.
PP dan PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
minimal sama dengan peraturan perundang-undangan," kata Dirjen Putri.

Dirjen Putri menegaskan, PP merupakan hal wajib bagi setiap perusahaan yang mempekerjakan
pekerja 10 orang atau lebih. "Sedangkan PKB, wajib bagi setiap perusahaan yang telah memiliki
PP atau telah terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah memenuhi syarat sesuai
peraturan perundang-undangan," ujarnya Menurut Dirjen Putri, pengesahan PP atau
pendaftaran PKB selama ini dilakukan secara manual oleh perusahaan yaitu melalui Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Kementrian, sesuai dengan
lingkup operasional perusahaannya. Namun sejak 19 November 2020 lalu, Kemnaker telah
meluncurkan pelayanan pengesahan PP dan pendaftaran PKB secara on line yang dikenal dengan
e-PP dan e-PKB.

Dirjen Putri mengatakan, pengesahan PP atau pendaftaran PKB untuk perusahaan yang lingkup
perusahaannya Kabupaten/Kota, maka pengesahan atau pendaftarannya oleh Kepala Dinas di
SKPD di bidang Ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Sedangkan bagi perusahaan yang lingkup perusahaannya lintas Kabupaten/Kota, pengesahan
atau pendaftarannya oleh kepada Kepala Dinas SKPD bidang Ketenagakerjaan Provinsi.
"Sementara, bagi perusahaan yang lingkup usahanya lintas Provinsi, maka pengesahan atau
pendaftarannya oleh Dirjen yang membidangi Hubungan Industrial atau pejabat yang ditunjuk,"
kata Dirjen Putri.

[hrs].

62