Page 54 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 54
Ringkasan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan Penandatanganan Nota
Kesepakatan dengan sejumlah pemerintah kabupaten/kota. Penandatanganan itu dilakukan
Kepala BP2MI Benny Rhamdani dengan Bupati Solok Epyardi, Walikota Bima Muhammad Lutfi,
Bupati Bima Hj. Indah Dharmayanti Putri, Bupati Blora H. Arief Rohman, Bupati Sumbawa Barat
H. Musyarifin (diwakili Sekda Amar Nurmansyah), dan Bupati Sumbawa H. Mahmud Abdulah
(diwakili Kadisnakertrans Budi Prasetyo).
BP2MI: PEKERJA MIGRAN INDONESIA TANGGUNG JAWAB BERSAMA
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan Penandatanganan Nota
Kesepakatan dengan sejumlah pemerintah kabupaten/kota.
Penandatanganan itu dilakukan Kepala BP2MI Benny Rhamdani dengan Bupati Solok Epyardi,
Walikota Bima Muhammad Lutfi, Bupati Bima Hj. Indah Dharmayanti Putri, Bupati Blora H. Arief
Rohman, Bupati Sumbawa Barat H. Musyarifin (diwakili Sekda Amar Nurmansyah), dan Bupati
Sumbawa H. Mahmud Abdulah (diwakili Kadisnakertrans Budi Prasetyo).
Benny Rhamdani mengemukakan, nota kesepakatan ini menjadi wujud kerjasama diantara
pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota.
Ia menegaskan, penanganan pekerja migran memerlukan sinergitas komprehensif pemerintah
pusat dan daerah.
"Ada kesadaran bersama yang terbangun, bahwa tanggung jawab penanganan pekerja migran
itu tidak hanya tanggung jawab pusat, BP2MI maupun Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi
tanggung jawab semua, provinsi, kabupaten/kota, bahkan desa," katanya dalam Rakornis BP2MI
yang dibuka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo
Kumolo di Kuta, Kamis (4/11/2021).
"Nah kesadaran ini yang ingin kita dorong, kemudian tindak lanjutnya terkait MoU adalah
bagaimana daerah bertanggung jawab untuk mengeluarkan aturan, apakah Perda, apakah
Perbup, apapun peraturan daerah nanti, terkait dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia,"
imbuhnya.
Benny berharap, nota kesepahaman ini diikuti dengan pengalokasian anggaran untuk
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
Pemerintah juga dipastikan tidak ingin lagi melihat Pekerja Migran Indonesia mencari modal
kerja dengan menjual harta kekayaan keluarga, termasuk meminjam uang ke rentenir.
"Kita punya dua skema, yang pertama adalah KTA (Kredit Tanpa Agunan), berapapun yang
diperlukan, misalnya ke Hongkong perlu Rp40 juta, Taiwan Rp38 juta, Singapura, Korea Selatan
Rp25 juta, ambil di Bank," ucap Benny dalam kegiatan yang mengusung tema "Sinergi dan
Kolaborasi Menuju Gerakan Aksi Lindungi PMI".
"Bank yang baru siap ada lah BNI, nanti ada Bank pemerintah lainnya, kemudian BSI, dan Bank
Pembangunan Daerah, dengan bunga yang sangat rendah. Ini upaya menghadirkan negara
memberikan kemudahan, fasilitas bagi Pekerja Migran Indonesia," lanjutnya.
Walikota Bima Muhammad Lutfi di tempat yang sama menyebut, telah mengalokasikan anggaran
pelatihan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
53
