Page 57 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 57
WAGUB DKI SOAL BURUH MAU DEMO MINTA UMK DAN UMP NAIK: BOLEH, TAPI
BAIKNYA DIALOG
Ahmad Riza Patria, menanggapi tuntutan buruh terkait kenaikan UMK dan UMP. Mereka
menuntut UMK dan UMP 2022 naik 7 sampai 10 persen.
Riza meminta kepada perwakilan buruh untuk duduk bersama dan berdialog agar bisa mencapai
titik terang.
"Kita akan duduk bersama-sama, demo boleh tapi sebaiknya kita berdialog berunding dalam satu
meja mencari solusi yang terbaik," kata Riza kepada wartawan, Kamis (4/11).
Riza menghormati setiap tuntutan yang disuarakan oleh para buruh untuk mendapatkan haknya
sebagai pekerja.
"Kita menghormati, di era reformasi dan demokrasi ini semua pihak boleh berharap, berkeinginan
termasuk memperjuangkan termasuk UMR dan sebagainya," ucap dia.
"Itu kami hormati dari teman-teman buruh dan sekarang kan memang karena pandemi covid
jadi memang tidak bisa kita putuskan sepihak," tambahnya.
Meski begitu, Riza tidak bisa memberikan jawabannya secara sepihak. Sebab dirinya ingin
mendengarkan dari pihak lainnya seperti para pengusaha.
"Kita juga harus mendengarkan juga dari kepentingan buruh kepentingan pengusaha dan
Pemprov dan terpenting kepentingan rakyat itu sendiri," pungkas dia.
Sebelumnya 10 ribu buruh akan berunjuk rasa bertepatan dengan Hari Pahlawan pada 10
November 2021. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, mengatakan aksi
ini bakal digelar serentak di 26 provinsi dan 150 kabupaten/kota.
Demo itu bakal dipusatkan di gedung-gedung pemerintahan tiap wilayah, mulai dari kantor
gubernur, bupati, wali kota hingga DPRD.
Adapun dalam demonstrasi tersebut, para buruh menuntut kenaikan upah minimum sebesar 7
hingga 10 persen pada tahun 2022. Selain itu tuntutan terkait pemberlakuan upah minimum
sektoral.
"Satu naikkan UMK dan UMP 2022 sebesar 7 sampai 10 persen. Kedua berlakukan upah minimum
sektoral (UMSK) 2021 dan UMSK 2022," tutur Iqbal.
Tuntutan lainnya adalah agar UU Cipta Kerja dibatalkan. Terutama untuk klaster yang berkaitan
langsung dengan ketenagakerjaan.
56
