Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2021

Menurut Abidin, pemerintah tetap harus bijaksana kendati IHT masih berpotensi tumbuh di
tengah situasi pandemi. Revisi PP 109/2012 akan menambah beban IHT yang selama ini sudah
tertekan dengan berbagai pengetatan aturan yang berpeluang menciptakan pengangguran baru.

Data Badan Pusat Statistik periode Agustus 2020 menunjukkan, terdapat 29,12 juta angkatan
kerja terdampak pandemi Covid-19. Dari jumlah tersebut, 2,56 juta menjadi pengangguran
karena pandemi, 760 ribu bukan angkatan kerja karena pandemi, 1,77 juta orang sementara
tidak bekerja karena pandemi atau dirumahkan. Adapun yang terbesar 24,03 juta orang masih
bekerja namun berkurang penghasilannya.

Sebelumnya, Komisi IX DPR telah menerima audiensi dari Aliansi Masyarakat Tembakau
Indonesia (AMTI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Asosiasi Petani Cengkeh
Indonesia (APCI), dan Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI) pada Selasa, 15, Juni 2021.

Budidoyo Siswoyo, Ketua Umum AMTI menegaskan penolakannya terhadap revisi PP 109/2012.
"PP 109/2012 sudah sangat eksesif dan lebih dari cukup untuk membatasi dan mengendalikan
konsumsi tembakau di Indonesia. Jika PP ini tetap direvisi maka akan mengancam 20 juta tenaga
kerja dan keluarganya karena kehilangan mata pencaharian," ungkap Budidoyo.

Wacana revisi PP 109/2012 mencuat karena dorongan kelompok yang mengatasnamakan
kesehatan dengan dasar angka prevalensi perokok anak di bawah 10 tahun yang naik.
Sementara menurut data Kementerian Kesehatan angka prevalensi perokok dewasa (di atas 10
tahun) sudah turun dari 29,3% di tahun 2013 menjadi 28,8% di tahun 2018.

Abidin pun berjanji akan mengkaji lebih dalam penolakan AMTI terhadap revisi PP 109 tahun
2012. "Secara prinsip yang perlu diperhatikan adalah kebijakan atau aturan tidak boleh
menciptakan ketidakpastian bagi dunia industri, termasuk industri tembakau. Terlebih di masa
pandemi saat ini," pungkas Abidin.

143