Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2021
P. 143

Judul               Sejumlah politisi angkat suara soal rencana revisi PP 109/2012
                Nama Media          kontan.co.id
                Newstrend           Penolakan Revisi PP 109/2012
                Halaman/URL         https://nasional.kontan.co.id/news/sejumlah-politisi-angkat-suara-soal-
                                    rencana-revisi-pp-1092012
                Jurnalis            Yudho Winarto
                Tanggal             2021-06-22 13:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Sejumlah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak rencana Kementerian
              Kesehatan  (Kemenkes)  merevisi  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  109/2012  tentang
              Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

              Revisi peraturan ini dinilai tidak akan efektif dan memperparah angka pengangguran yang kini
              sudah melonjak akibat pandemi Covid-19.



              SEJUMLAH POLITISI ANGKAT SUARA SOAL RENCANA REVISI PP 109/2012

              Sejumlah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak rencana Kementerian
              Kesehatan  (Kemenkes)  merevisi  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  109/2012  tentang
              Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

              Revisi peraturan ini dinilai tidak akan efektif dan memperparah angka pengangguran yang kini
              sudah melonjak akibat pandemi Covid-19.


              Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai PDIP Mindo Sianipar dan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi)
              PDIP Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Abidin Fikri menegaskan industri hasil tembakau
              merupakan salah satu sektor yang kini menjadi tumpuan banyak keluarga di Indonesia.

              "PP  109/2012  tidak  perlu  direvisi  karena  belum  tentu  efektif,  sehingga  hanya  diperlukan
              implementasi peraturan yang sudah ada," tegas Mindo dalam keterangannya akhir pekan lalu.

              Mindo yang juga Anggota Komisi IV DPR menilai saat ini pengaturan dan pengawasan produk
              hasil  tembakau  telah  diatur  secara  komprehensif  dalam  PP  109/2012.  Oleh  karenanya,
              implementasi terhadap peraturan yang sudah ada jauh lebih penting dan rasional.
              Hal serupa juga disampaikan Abidin. Menurut dia, IHT saat ini menaungi tenaga kerja dari hulu
              ke hilir mulai dari petani hingga pedagang retail. Berbagai sumber menyebutkan, sektor IHT kini
              menjadi mata pencaharian secara langsung sedikitnya enam juta masyarakat Indonesia. Jumlah
              ini di luar berbagai pekerja lain yang terkait secara tidak langsung dengan industri ini.

                                                           142
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148