Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2021

Daftarkan email Penerapan UMR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun
1999. Aturan ini kemudian direvisi lewat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 226 Tahun 2000.

Perubahan aturan sekaligus menjadikan sistem pengupahan UMR secara tidak langsung
sebenarnya sudah tak berlaku lagi.

Dalam regulasi lawas itu, dijelaskan bahwa UMR adalah upah minimum yang penetapannya
dilakukan oleh gubernur yang menjadi acuan pendapatan buruh di wilayahnya.

Sekali lagi, secara resmi sebenarnya istilah UMR sudah digantikan dengan istilah UMP (Upah
Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

Hanya saja, di kalangan masyarakat, istilah UMR masih banyak digunakan untuk penyebutan
upah minimum di suatu provinsi dan kabupaten/kota. Dengan begitu, UMR adalah penyebutan
yang kerap digunakan untuk pengganti istilah UMP dan UMK dalam interaksi sosial sehari-hari.

Praktis, untuk mengetahui berapa gaji UMR yang saat ini berlaku di Indonesia, acuannya adalah
kebijakan yang berlaku pada UMK dan UMP di suatu daerah.

Nah, jika sudah memahami apa itu UMR, selanjutnya penting untuk tahu informasi seputar
perbedaan UMP dan UMK. Asal usul UMP dan UMK sebenarnya tidak lepas dari penerapan gaji
UMR di masa lalu.

Melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR Tingkat
I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara, UMR Tingkat II diubah menjadi
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Artinya sebelum penggunaan istilah UMP dan UMK, semua penyebutan upah minimum
menggunakan UMR, baik Tingkat I maupun Tingkat II. UMP merupakan perubahan nama dari
UMR Tingkat I yang penetapannya oleh gubernur.

Sementara, UMK yang tak lain dulunya disebut UMR Tingkat II ini merupakan standar upah
minimum yang berlaku di daerah tingkat kabupaten/kota yang penetapannya dilakukan oleh
gubernur meski pembahasannya diusulkan oleh bupati atau wali kota.

Jika pada suatu kabupaten/kota belum bisa mengusulkan angka UMK, maka gubernur
menjadikan UMP sebagai acuan untuk pemberian upah di kabupaten/kota tersebut.

Itulah penjelasan mengenai perbedaan UMP dan UMK, termasuk cara penerapan 2 mekanisme
pengupahan tersebut di Indonesia.

Selain UMK dan UMP, ada dua istilah lain dalam aturan pengupahan. Pertama, Upah Minimum
Sektoral (UMS) Provinsi, sebelumnya bernama Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I.

Adapun, di tingkat kabupaten/kota, dikenal dengan Upah Minumum Sektoral (UMS)
Kabupaten/Kota yang sebelumnya menggunakan istilah Upah Minimum Sektoral Regional
Tingkat I.

156