Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2021
P. 166
Judul Tak Diajak Diskusi, Karyawan Garuda Protes Program Pensiun Dini!
Nama Media detik.com
Newstrend Program Pensiun Dini 2021
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5615346/tak-diajak-
diskusi-karyawan-garuda-protes-program-pensiun-dini
Jurnalis Herdi Alif Al Hikam
Tanggal 2021-06-22 10:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Salinan Surat (N/A) Di mana dalam pertemuan 15 menit tersebut, BoD (jajaran direksi)
hanya menyampaikan keputusan terkait rencana pensiun dini 2021
neutral - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Sayangnya memang yang saya
ingin sampaikan ada 1.099 dan memang dari jumlah yang masuk itu, kami memang melihat
jumlah pilot yang mendaftar nampaknya belum terlalu banyak
neutral - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Mereka yang akan mengambil, dan
bersedia ikut dalam program ini akan peroleh hak sesuai pasal 64 PKB kita mengenai PHK
sebelum mencapai usia pensiun normal
negative - Salinan Surat (N/A) Bahwa atas pertimbangan hukum, kami perlu mengingatkan
kepada BoD agar pelaksanaan pensiun dini 2021 harus dilaksanakan sesuai pasal 64 PKB, baik
ayat 1, ayat 2, serta ayat 3 a,b, dan c
Ringkasan
Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) memprotes program pensiun dini yang ditawarkan
manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Sekarga menilai program ini dapat
menimbulkan masalah hukum karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekarga pun
sudah mengirimkan surat protes ke Dirut Garuda Irfan Setiaputra soal masalah ini. Dalam salinan
surat protes yang diberikan Ketua Harian Sekarga Tommy Tampati kepada detikcom, dijelaskan
pelaksanaan Pensiun Dini 2021 tidak sesuai dengan pasal 64 Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
TAK DIAJAK DISKUSI, KARYAWAN GARUDA PROTES PROGRAM PENSIUN DINI!
Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) memprotes program pensiun dini yang ditawarkan
manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Sekarga menilai program ini dapat
menimbulkan masalah hukum karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
165
