Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 JULI 2021

Jika ingin naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045, Indonesia perlu
menciptakan lebih banyak middle-classjob. Jenis pekerjaan itu memungkinkan setiap rumah
tangga menjalani kehidupan kelas menengah.

"Perlu diciptakan lingkungan yang mendukung pekerjaan kelas menengah dapat tumbuh dan
berkembang. Pemerintah Indonesia memahami hal ini dan mengambil langkah-langkah untuk
mewujudkannya," ujar Satu Sejak 2009 hingga 2019, Indonesia mencetak rata-rata 2,4 juta
pekerjaan baru setiap tahun. Pada 2019, angka pengangguran mencapai titik paling rendah
dalam dua dekade terakhir. Yakni, sekitar 5,2 persen. "Penciptaan lapangan kerja pada skala
tersebut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan berhasil mengentaskan rakyat dari
kemiskinan," jelas Satu.

Dalamkesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa
pemerintah memprioritaskan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Tentu dengan
mempertimbangkan produktivitas yang tinggi dan upah yang lebih baik.

Airlangga menyebut Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerjasebagai upaya untuk
mewujudkan Indonesia adil dan sejahtera pada 2045. Itulah reformasi struktural untuk mem-
percepat investasi dan penciptaan lapangan kerja." Ini masa yang sangat penting untuk
memulihkan Indonesia dari dampak eko -nomi akibat pandemi," katanya.

Bank Dunia mencatat, dari sekitar 85 juta warga Indonesia yang berpenghasilan, hanya sekitar
15,4 persen yang mendapatkan penghasilan kelas menengah. Sementara, 7 persendari49 juta
tenaga kerja mendapatkan upah setara kelas menengah. Kelom-pokitu juga menikmati manfaat
sosial secara utuh dan memiliki status sebagai pegawai tetap.

Kemarin Chatib Basri yang menjabat menteri keuangan periode 2013-2014 menyatakan upaya
pemerintah sudah cukup baik. Namun, dia menyarankan pendekatan yang benar dalam
pengambilan keputusan. Kebijakan yang pemerintah buat seyogianya memiliki terobosan yang
bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. "Sering saya katakan, kalau situasi dan kondisi serta
institusinya masih di Jurassic Park, jangan datang dengan rekomendasi kebijakan ala Star Wars.
Kita harus realistis," tutur Chatib. (dee/c!4/hep)

35