Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 JULI 2021
P. 6

"Hanya 41 persen tenaga kerja di Indonesia yang lulus SMA atau ke atas. Laporan [Bank Dunia]
              ini menunjukkan bahwa untuk mempunyai pekerjaan menengah atas maka paling tidak harus
              lulus SMA," jelas Vivi dalam peluncuran laporan Bank Dunia "Pathways to Middle-Class Jobs in
              Indonesia" secara virtual, Rabu (30/6/2021).

              Vivi menjelaskan drop out sering terjadi ketika ijazah lulus sudah didapatkan oleh siswa lulus SD,
              SMP, dan SMA. Pemerintah diminta untuk meningkatkan penyaluran insentif kepada siswa secara
              tepat waktu atau pada saat masa-masa pendaftaran ke jenjang yang lebih tinggi. Vivi menilai
              rentan waktu tersebut kerap menjadi momen bagi siswa dalam memutuskan untuk drop out.

              "Beasiswa untuk SMP harusnya diberikan saat kelas 6 SD. Demikian juga untuk tingkat-tingkat
              lainnya.  Selain  itu  harus  tepat  jumlahnya  agar  sesuai  dengan  opportunity  cost.  Harus  tepat
              sasaran, dan tidak ada exclusion error. Lalu harus memberikan informasi cukup terkait dengan
              pilihan bidang studi sesuai dengan minat dan bakat mereka, sehingga bisa menurunkan minat
              untuk drop out," ujar Vivi.

              Kedua, memberikan mereka kesempatan kedua salah satunya untuk upscaling dan rescaling bagi
              yang sudah keluar dari bangku sekolah. Pasalnya, saat ini masih ada 128 juta pekerja yang masih
              memerlukan upscaling dan rescaling.

              Vivi lalu menyebut hanya ada 15 persen manajemen perusahaan yang memasukkan pelatihan
              ke  dalam  isu  prioritas,  berdasarkan  Survei  Persepsi  Ketenagakerjaan  Terhadap  Perusahaan
              Manufaktur Sedang dan Besar oleh Bank Dunia.

              Sementara,  hanya  ada  8  persen  dari  pekerja  yang  menganggap  pelatihan  sebagai  prioritas.
              Sebanyak 53 persen dari pekerja tersebut mengungkapkan bahwa alasan utama adalah tidak
              tersedianya pelatihan yang sesuai.

              Oleh karena itu, Vivi mengapresiasi program Kartu Prakerja karena menyediakan akses lebih
              banyak  terhadap  pelatihan  bagi  seluruh  masyarakat  di  penjuru  daerah,  serta  mendorong
              terciptanya lembaga-lembaga pelatihan baru.

              "Ini bukan hanya pemerintah yang punya kewajiban, tapi ini adalah tanggung jawab bersama,"
              katanya.

              Sumber : JIBI/Bisnis.com.






























                                                            5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11