Page 285 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2021
P. 285

Pengawasan  Ketenagakerjaan  dan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  Kementerian
              Ketenagakerjaan)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
              KPK pada 17 Januari 2020 telah mengumumkan 10 tersangka baru dalam pengembangan kasus
              proyek jalan di Kabupaten Bengkalis tersebut.

              Pertama,  pada  proyek  peningkatan  proyek  peningkatan  Jalan  Lingkar  Bukit  Batu-Siak  kecil
              (multiyears) di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013-2015 dengan nilai kerugian sekitar
              Rp156 miliar, KPK menetapkan tiga tersangka.

              Tiga tersangka, M Nasir serta dua orang kontraktor Handoko Setiono (HS) dan Melia Boentaran
              (MB).

              Kedua, terkait proyek peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (multiyears) Tahun Anggaran
              2013-2015 dengan nilai kerugian sekitar Rp126 miliar. Adapun yang menjadi tersangka M Nasir,
              Tirtha Adhi Kazmi (TAK) selaku PPTK serta empat kontraktor masing-masing I Ketut Suarbawa
              (IKS) Petrus Edy Susanto (PES), Didiet Hadianto (DH), dan Firjan Taufa (FT).

              Selanjutnya ketiga, proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (multiyears) Tahun Anggaran
              2013-2015  dengan  nilai  kerugian  sekitar  Rp152  miliar.  KPK  menetapkan  M  Nasir  dan  Victor
              Sitorus (VS) selaku kontraktor.

              Terakhir, proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri (multiyears) Tahun Anggaran 2013-
              2015 dengan nilai kerugian sekitar Rp41 miliar. M. Nasir dan Suryadi Halim alias Tando (SH)
              selaku kontraktor ditetapkan sebagai tersangka dalam proyek tersebut.

              Berdasarkan  hasil  perhitungan  sementara  terhadap  ke  empat  proyek  tersebut  diduga
              mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp475 miliar.

              Terhadap 10 tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-
              Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana
              telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.





































                                                           284
   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290