Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2020

Perusahaan sudah menerapkan dengan ketat kebijakan pembagian jam kerja dan pembatasan
jumlah pekerja hingga 50 persen dari total pekerja. Ada perusahaan yang membuat aplikasi
pantau pekerja untuk mengawasi pergerakan pekerja saat di luar perusahaan.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Bekasi Alamsyah mengatakan, penularan Co-vid-19 di
kawasan industri Bekasi sebagian besar dari luar atau kasus impor. Kasus di perusahaan banyak
ditularkan orang tanpa gejala (OTG). "Kebanyakan (kasus) awalnya im-ported case dari OTG.
Kemudian terjadi transmisi lokal di perusahaan," kata Alamsyah.

Tidak tegas

Untuk menekan kasus Co-vid-19 di daerah itu, termasuk di kawasan industri, Pemerintah
Kabupaten Bekasi memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM).
Kebijakan ini masih menunggu terbitnya Peraturan Bupati Bekasi tentang PSBM.

Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Rusdi Haryadi
mengatakan, ledakan kasus Co-vid-19 di Kabupaten Bekasi terjadi akibat Pemerintah Kabupaten
Bekasi tidak tegas menegakkan aturan, terutama kepatuhan pada protokol kesehatan. Padahal,
dalam setiap ke-putusan perpanjangan kebijakan PSBB, selalu tercantum sanksi-sanksi bagi
pelanggar protokol kesehatan.

"Di lapangan penegakannya lemah sehingga ledakan kasus positif Covid-19 terjadi. Kasus di
kluster industri ada kaitan dengan tidak tegasnya pemerintah menegakkan aturan PSBB," kata
anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi ini.

Sementara itu, pendapat berbeda disampaikan epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono.
Menurut Pandu, penyebaran Covid-19 di lingkungan perusahaan hingga ratusan kasus positif
menunjukkan protokol kesehatan tak berjalan baik. "Sebagian mungkin tertular dari luar. Tetapi,
tidak mungkin ratusan pekerja tertular di luar perusahaan," katanya.

Kasus positif Covid-19 dalam lingkungan perusahaan di Kabupaten Karawang, Jabar, pun masih
tinggi. Berdasarkan data Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Karawang,
Selasa, 194 orang dari 556 kasus positif Covid-19 berasal dari 90 industri. Kepala Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Karawang Yayuk Sri Rahayu
menjelaskan, kendala sejak awal kemunculan kasus positif Covid-19 adalah perusahaan tidak
berkoordinasi dengan tim gugus tugas daerah dan Dinas Kesehatan Karawang. Saat ada yang
positif, mereka justru melakukan pelacakan mandiri tanpa melibatkan pihak gugus tugas.

Pertengahan Agustus 2020, ada perusahaan melaporkan sedikitnya 10 pekerja mereka
terkonfirmasi positif Covid-19 di lokasi kerja. Sebelumnya, mereka memberikan tes serologi
pekerja yang kontak erat dengan kasus pertama. Saat hasilnya negatif, mereka tetap bekerja
seperti biasa tanpa diminta isolasi mandiri 14 hari. Dari hasil pelacakan, didapat lebih dari 40
pekerja terpapar Covid-19.

Untuk menekan penyebaran Covid-19 di kawasan industri, Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Jabar Mohamad Arifin menilai, protokol kesehatan di kawasan industri cukup baik
karena sudah menjalankan protokol kesehatan seperti pengukuran suhu tubuh, fasilitas cuci
tangan, pembatasan jumlah pekerja, dan pengetesan Covid-19.

"Akan tetapi, aktivitas pekerja sebelum dan sesudah dari kawasan industri tidak pernah tahu.
Jadi, sangat penting satgas (Covid-19) perusahaan mengawasinya," ujarnya saat dihubungi dari
Bandung.

Terdapat hampir 6.000 perusahaan di Jabar yang mendapatkan izin beroperasi saat pandemi
Covid-19 dari Kemen-terian Perindustrian. Izin itu diberikan setelah memenuhi sejumlah syarat,
di antaranya menyediakan fasilitas protokol kesehatan dan membatasi jumlah pekerja.
16