Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

BANYAK PERUSAHAAN DIPREDIKSI TAK MAMPU BAYAR THR, PEMKOT TANGSEL
BUKA POSKO PENGADUAN
TANGERANG SELATAN, - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang Selatan membuat
posko pengaduan untuk pekerja yang kesulitan mendapatkan tunjangan hari raya (THR)
keagamaan 2021.

Kadisnaker Tangerang Selatan Sukanta menjelaskan, para pekerja dapat mengadukan
perusahaannya jika tidak mendapatkan THR.

"Jadi sudah membuat posko pengaduan THR. Sudah ada tim khusus untuk pengaduan dan
pemantauan THR," ujarnya saat dihubungi, Kamis (29/4/2021).

Menurut Sukanta, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran kepada para pengusahaa atau
pihak perusahaan untuk tetap memenuhi kewajiban membayar THR kepada karyawan.
Dalam surat edaran itu, pihaknya juga menyampaikan bahwa pembayaran THR keagamaan
dibayarkan paling lambat h-7 sebelum Lebaran 2021.

"Kami sudah membuat surat edaran ya, dasarnya Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2021. Itu
THR itu paling lambat H-7," ungkapnya.

Sukanta mengatakan, laporan terkait dengan permasalahan THR bisa disampaikan para pekerja
secara langsung ke posko pengaduan di kantor Disnaker Tangerang Selatan.

Para pekerja juga bisa membuat laporan terkait masalah THR secara daring melalui nomor
whatsapp sebagai berikut: "Mereka bisa whatsapp, bisa juga datang ke kantor. Nanti kami
panggil, kami undang (pihak perusahaan). Atau kami yang datang ke perusahaan," kata Sukanta.

Adapun pembukaan posko THR tersebut untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang tidak
memenuhi kewajibannya dengan alasan pandemi Covid-19.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tangerang Selatan sebelumnya memperkirakan hanya 20
persen badan usaha yang mampu membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 2021
untuk karyawan.

Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perpajakan Kadin Tangsel Arsa Wardana menjelaskan, terdapat
kurang lebih 400 badan usaha di wilayah Tangerang Selatan.

Namun, baru 20 persen di antaranya yang sampai saat ini sudah menyatakan siap memenuhi
pembayaran THR keagaamaan untuk karyawannya.

"Kalau persentasenya dari badan usaha yang ada itu paling di angka 18 sampai 20 persen lah,
maksimal itu," ujar Arsa saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/3/2021).

Sementara 80 persen perusahaan, kata Arsa, belum bisa memastikan pembayaran THR karena
operasional perusahaan tidak bisa berjalan secara maksimal akibat pandemi Covid-19.

Bahkan, terdapat perusahaan yang sebenarnya merugi selama pandemi Covid-19, tetapi tetap
berusaha beroperasi sampai saat ini.

"Karena perusahaan tidak berjalan bahkan banyak di antara mereka minus, tetapi tetap berusaha
buka," kata Arsa.
"Karena sangat luar biasa dampak pandemi, apalagi khusus Tangerang Selatan ini kita zona jasa,
itu masalahnya," sambungnya.

162