Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021
P. 169
DISNAKERTRANS KALBAR MINTA PEMERINTAH DAERAH BENTUK POSKO THR
Pontianak - Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Barat Manto
mengimbau kepada setiap dinas terkait yang ada di kabupaten/kota untuk segera membentuk
posko Tunjangan Hari Raya.
"Kita sudah memberikan arahan kepada Disnakertrans yang ada di kabupaten/kota untuk
membentuk posko THR juga. Melalui posko THR tersebut, masyarakat bisa mengadukan jika ada
perusahaan yang tidak memenuhi hal mereka," katanya di Pontianak, Kamis.
Dia mengatakan untuk THR tahun 2021 ini harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum
Lebaran. Adapun besaran THR berpedoman pada PP 36 Tahun 2021 dan Permenaker 6 Tahun
2016.
"Bagi perusahaan yang terdampak COVID-19 sehingga tidak mampu membayar THR sesuai
dengan waktu yang ditentukan, disarankan agar melakukan dialog antara serikat buruh/pekerja
dengan perusahaan untuk membuat kesepakatan secara tertulis," tuturnya.
Namun, lanjutnya, ketidakmampuan perusahaan harus dibuktikan dengan laporan keuangannya.
Kesepakatan tersebut harus dilaporkan ke Disnakertrans Provinsi Kalbar paling lambat tujuh hari
sebelum Lebaran.
"Nantinya, Disnakertrans akan segera membentuk Posko THR untuk menerima dan memproses
pengaduan, dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelayanan dilakukan selama jam kerja dengan mematuhi Protokol COVID-19," kata Manto.
Untuk kontak person pada tiga Posko THR yang sudah di bentuk oleh Disnakertrans Kalbar,
antara lain Posko Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar (Sunarta, SH, MM Kabid
Pengawasan Ketenagakerjaan: 085794469827), Posko UPT Wasnaker Wilayah 1 (Sabarhati
Duha, SH Kepala UPT: 082157320111), Posko UPT Wasnaker Wilayah 2 (Sumadi, SE, M.Si Kepala
UPT: 081384784193).
Pada kesempatan itu, Manto mengatakan sampai saat ini baru ada satu perusahaan yang
melakukan konsultasi dengan pihaknya terkait dengan persyaratan pembayaran THR.
"Namun, sampai saat ini belum ada perusahaan yang mengajukan tidak mampu membayar THR
akibat pandemi, dan kita harap itu tidak ada, sehingga setiap perusahaan bisa membayarkan
kewajibannya atas THR karyawan mereka," kata Manto.
168
