Page 173 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021
P. 173
Kadisnaker Kota Tasikmalaya Rachmat Mahmuda mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk
Pos THR. Pos itu untuk menerima laporan jika samai H-7 THR belum juga dibayarkan oleh
perusahaan.
"Kita sudah membentuk Pos THR yang terdiri dari beberapa OPD seperti Apindo dan serikat
buruh," kata Rachmat, Kamis (29/4/2021).
Pihaknya bersama Apindo dan serikat sudah bergerak ke lapangan untuk melakukan monitor
dan memastikan kesiapan perusahaan dalam melaksanakan pembayaran THR.
Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya. (FOKUSJabar/Ganjar) "Kita sudah terjun ke
lapangan bersama Apindo dan Serikat untuk memastikan kesiapan perusahaan serta
mengantisipasi jika ada perusahaan yang tidak membayarkan THR nya atau hanya
membayarkan setengah dari jumlah yang seharusnya," kata dia.
Adapun sanksi yang bisa diterima oleh perusahaan apabila terlambat dalam membayarkan THR
di antaranya berupa sanksi administratif.
"Sanksinya itu berupa sanksi administratif, jadi kalau sudah melebihi batas waktu pembayaran
THR sanksinya itu 5 persen dari jumlah keseluruhan THR yang dibayarkan," kata dia.
Sesuai surat edaran Kemenaker, pihaknya membuka ruang dialog bagi perusahaan yang
terdampak Covid-19. D engan catatan menyampaikan kondisi perusahaan yang sebenarnya
termasuk juga dengan laporan keuangan.
(Ganjar Widya R/LIN).
172
