Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker ESDM Bali
Tri Arya Dhyana Kubontubuh mengatakan dari tiga laporan tersebut, berupa satu laporan
pengaduan dan dua konsultasi dari pekerja.

Menurut Tri Arya, minimnya jumlah laporan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti acuan
THR di Pulau Dewata kebanyakan bukan saat Hari Raya Lebaran. Kedua, pekerja di Bali juga
sudah memahami kondisi perusahaannya masing-masing yang terdampak pandemi.

"Di Bali ini ada kekhususan. THR dibayar sesuai hari raya pekerja yang terbanyak. Dimana
kebanyakan THR diberikan saat Hari Raya Nyepi, atau Galungan," tuturnya, Kamis, (28/42021).

Lebih lanjut, posko THR keagamaan memiliki tiga tugas, yakni memberikan konsultasi kepada
pekerja. Sebab banyak yang datang untuk menanyakan, apa masih berhak atau tidak menerima
THR dalam kondisi Covid-19.

Kedua, menerima pengaduan, dalam hal ini pengawas akan turun ke perusahaan yang dimaksud.
Jika ditemukan ada pelanggaran, tahapan selanjutnya diberikan pembinaan, berupa teguran dan
nota pemeriksaan.

"Pada umumnya di Bali begitu ada teguran, perusahaan langsung membayarkan THR
pekerjanya," kata dia.

Pembayaran THR, sambungnya, dapat dilakukan maksimal H-7 Lebaran dan H-1 atau sehari
menjelang Lebaran, yang berlaku bagi perusahaan yang terdampak Covid-19. Adapun posko ini
akan ditutup pada Jumat, 21 Mei 2021.

"Meski nanti sudah ditutup, kami tetap menerima pengaduan baik karena pembayaran PHR atau
pelanggaran norma lainnya," tambahnya.

Kemudian, jika perusahaan membayarkan THR pada H+7 Lebaran. Maka perusahaan wajib
membayarkan denda sebanyak 5 persen dari nominal THR yang dibayarkan.

"Keterlambatan pembayaran THR dikenakan denda 5 persen. Jumlah ini untuk kesejahteraan
pekerja di perusahaan tersebut," jelasnya.

176