Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

kabupaten/kota, dan 24 provinsi seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Lampung, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,
Nusa Tenggara Barat, Gorotalo, Sulawesi Selatan, Maluku, dan sebagainya.

Tidak hanya buruh, kata Said Iqbal, aksi May Day juga akan diikuti oleh sejumlah elemen
mahasiswa dari berbagai kampus ternama seperti BEM ITB, UNJ, Unand, dan kampus lainnya.
Dalam hal ini, KSPI sudah bertemu dan berdiskusi dengan pengurus Aliansi Badan Eksekutif
Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
(KAMMI).

"Mahasiswa dan buruh akan bergerak bersama untuk menyuarakan satu tuntutan yang sama,
yaitu penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja," kata Said Iqbal lewat keterangan
tertulisnya, Jakarta, Kamis (29/4/2021).

Sebagaimana diketahui, buruh sudah mengajukan uji materi dan uji formil UU Cipta Kerja ke
Mahkamah Konstitusi. Beberapa hal yang dipermasalahkan kaum buruh dalam beleid yang baru
ini adalah terkait dengan outsourcing dan buruh kontrak. Di dalam UU Ketenagakerjaan,
outsourcing ada dua jenis yaitu outsourcing pekerjaan dan outsourcing pekerja. Di mana kedua
jenis outsourcing tersebut hanya dilakukan untuk kegiatan penunjang, bukan kegiatan pokok.
Outsourcing pekerja dibatasi hanya untuk lima jenis pekerjaan.

Namun demikian, kata Said Iqbal, di dalam UU Cipta Kerja outsourcing hanya satu jenis, yaitu
outsourcing pekerja. Di mana outsourcing pekerja digunakan untuk semua jenis pekerjaan, dan
bisa digunakan untuk kegiatan pokok tidak hanya kegiatan penunjang.

"Sehingga akan terjadi dalam satu perusahaan mayoritas adalah pekerja outsourcing (misal 95%
outsourcing dan 5% karyawan tetap. Padahal pekerja outsourcing bukan pekerja perusahaan
tapi pekerja milik agen outsourcing yang kapan saja bisa di PHK tanpa pesangon dan jaminan
sosial. Ini yang dimaksud outsourcing seumur hidup karena menjadi pekerja outsourcing melalui
agen penjual tenaga kerja tanpa masa depan," tegasnya.

Terkait dengan hal itu, jelas Said Iqbal, buruh meminta agar outsourcing pekerja harus dibatasi
untuk lima jenis pekerjaan saja. Hal ini agar tidak terjadi dalam satu perusahaan mayoritas
pekerja outsourcing dan menjadi pekerja outsourcing seumur hidup.

"Karena tidak mungkin agen outsourcing mengangkat karyawan tetap," cetusnya.

Sementara itu, terkait dengan karyawan kontrak, di dalam UU Ketenagakerjaan dibatasi
maksimal hanya tiga periode kontrak dan batas maksimal waktu kontrak adalah lima tahun.
Dengan pembatasan periode dan batas waktu kontrak ini, setelah lima tahun kontrak, maka
setelah itu buruh dapat diangkat menjadi karyawan tetap (PKWTT) sepanjang berkinerja baik
dan dibutuhkan perusahaan.

Tetapi di dalam UU Cipta Kerja, lanjut Said Iqbal, PKWT tidak dibatasi periode dan batas
maksimal waktu kontraknya, sehingga pekerja dapat di kontrak pendek tanpa periode dan tidak
ada batas waktu atau dikontrak terus menerus. Ini yang dimaksud kontrak seumur hidup tanpa
masa depan. Dampaknya, buruh tidak ada kesempatan menjadi karyawan tetap (PKWTT),
karena dikontrak terus menerus oleh Perusahaan.

Dalam tuntutannya, buruh meminta PKWT atau karyawan kontrak harus dibatasi 3-7 periode
kontrak dan batas maksimal waktu kontrak adalah 5-7 tahun, agar karyawan kontrak bisa punya
kesempatan menjadi karyawan tetap (PKWTT) yang berkinerja baik.

"Jangka waktu kontrak tidak diatur dalam peraturan pemerintah tapi harus diatur di UU
11/2020," kata Said Iqbal. [].

178