Page 299 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, massa buruh dari KSPI yang akan mengikuti May Day
sekurang-kurangnya berjumlah 50 ribu buruh yang akan turun ke jalan dengan tetap patuh
protokol kesehatan dan juga secara virtual. Untuk di Jakarta, aksi unjuk rasa akan dipusatkan di
depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

"Mereka tersebar di 3.000 perusahaan/pabrik, 200 kabupaten/kota, dan 24 provinsi. Seperti DKI
Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Riau, Kepulauan
Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorotalo, Sulawesi
Selatan, Maluku, dan sebagainya," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis
(29/4/2021).

"Aksi buruh yang dilakukan di bebagai daerah wajib mengikuti protokol kesehatan untuk
mencegah penyebaran Covid-19, seperti melakukan rapid antigen, menggunakan masker,
handsanitizer, hingga menjaga jarak," lanjutnya.

Tidak hanya buruh, aksi May Day juga akan diikuti oleh sejumlah elemen mahasiswa dari
berbagai kampus ternama seperti BEM ITB, UNJ, Unand, dsb. Dalam hal ini, KSPI sudah bertemu
dan berdiskusi dengan pengurus Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)
dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

"Mahasiswa dan buruh akan bergerak bersama untuk menyuarakan satu tuntutan yang sama,
yaitu penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja," kata Said Iqbal.

Sebagaimana diketahui, buruh sudah mengajukan uji materi dan uji formil UU Cipta Kerja ke
Mahkamah Konstitusi. Beberapa hal yang dipermasalahkan kaum buruh dalam beleid yang baru
ini adalah terkait dengan outsourcing dan buruh kontrak.

Di dalam UU Ketenagakerjaan, outsourcing ada 2 jenis yaitu outsourcing pekerjaan dan
outsourcing pekerja. Di mana kedua jenis outsourcing tersebut hanya dilakukan untuk kegiatan
penunjang, bukan kegiatan pokok. Outsourcing pekerja dibatasi hanya untuk 5 jenis pekerjaan.
Namun demikian, kata Said Iqbal, di dalam UU Cipta Kerja outsourcing hanya 1 jenis, yaitu
outsourcing pekerja. Di mana outsourcing pekerja digunakan untuk semua jenis pekerjaan, dan
bisa digunakan untuk kegiatan pokok tidak hanya kegiatan penunjang.

"Sehingga akan terjadi dalam satu perusahaan mayoritas adalah pekerja outsourcing (misal 95
persen outsourcing dan 5 persen karyawan tetap. Padahal pekerja outsourcing bukan pekerja
perusahaan tapi pekerja milik agen outsourcing yang kapan saja bisa di PHK tanpa pesangon
dan jaminan sosial. Ini yang dimaksud outsourcing seumur hidup karena menjadi pekerja
outsourcing melalui agen penjual tenaga kerja tanpa masa depan," tegasnya.

"Terkait dengan hal itu, buruh meminta agar outsourcing pekerja harus dibatasi untuk 5 jenis
pekerjaan saja, agar tidak terjadi dalam satu perusahaan mayoritas pekerja outsourcing dan
menjadi pekerja outsourcing seumur hidup karena tidak mungkin agen outsourcing mengangkat
karyawan tetap," kata pria yang juga menjabat sebagai Pengurus Pusat (Governing Body) ILO
itu.

Sementara itu, terkait dengan karyawan kontrak, di dalam UU Ketenagakerjaan dibatasi
maksimal hanya 3 periode kontrak dan batas maksimal waktu kontrak adalah 5 tahun.
Dengan pembatasan periode dan batas waktu kontrak ini, setelah 5 tahun kontrak, maka setelah
itu buruh dapat diangkat menjadi karyawan tetap (PKWTT) sepanjang berkinerja baik dan
dibutuhkan perusahaan.

Tetapi di dalam UU Cipta Kerja, lanjut Said Iqbal, PKWT tidak dibatasi periode dan batas
maksimal waktu kontraknya, sehingga pekerja dapat di kontrak pendek tanpa periode dan tidak

298