Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar) Mungkin
banyak yang tidak terdaftar dengan berbagai permasalahnnya, tapi di lain pihak kita harus
menjaga jangan sampai berhenti di PHK

negative - Maman Setiawan (Akademisi Universitas Padjadjaran) Harusnya tidak lagi menunggak,
tidak ada masalah dalam pembayaran THR. Artinya mengikuti aturan yang ada

Ringkasan
Ketua KSPSI Jawa Barat Roy Jinto menyebut ada perusahaan berlokasi di Kota Cimahi dan
Kabupaten Bandung yang belum menyelesaikan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun lalu. Hal ini
terjadi karena salah satu dampak dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang
memperbolehkan perusahaan untuk mencicil atau menunda pembayaran THR.

MASIH ADA PERUSAHAAN NUNGGAK THR, SIAP-SIAP KENA DENDA

JuaraNews, Bandung - Ketua KSPSI Jawa Barat Roy Jinto menyebut ada perusahaan berlokasi
di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung yang belum menyelesaikan Tunjangan Hari Raya (THR)
tahun lalu.
Hal ini terjadi karena salah satu dampak dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang
memperbolehkan perusahaan untuk mencicil atau menunda pembayaran THR.

"Pemerintah memberi ruang kepada pengusaha pada tahun lalu itu boleh bayar THR sampai
bulan Desember 2020. Tapi, sampai sekarang malah masih ada yang belum selesai," ujarnya
dalam diskusi Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB) bersama Prodi Doktor Ilmu Manajemen
(DIM) Unpad, Kamis (29/4/2021).

Roy Jinto pun mempermasalahkan hal tersebut. Pasalnya, jika merujuk pada Permen No. 6/2016,
tidak tertuang mengenai pembayaran THR yang diperkenankan untuk ditunda atau dicicil.

"THR itu kan penghasilan buruh non-upah sifatnya wajib. Sekarang karena perusahaan boleh
melakukan musyawarah dan perundingan sehingga THR dibayar tidak tepat waktu," tuturnya.

Ia menegaskan, pasal 2 dan pasal 5 pada Permenaker No. 6/2016 itu merupakan kunci bagi
perusahaan untuk memenuhi hak karyawan memperoleh THR.

"Aturan baru ini justru melanggar aturan yang sudah ada. Buruh sangat dirugikan," ucapnya.

Lebih lanjut, Roy Jinto berpendapat bahwa kebijakan paket ekonomi yang dibuat pemerintah
pusat mengarah hanya demi kepentingan pengusaha semata.

"Jangan kondisi covid-19 ini selalu dijadikan alasan. Industri garmen sudah berjalan normal
setelah Idulfitri tahun lalu. Tapi, buruh kondisinya tidak diuntungan oleh pemerintah," jelasnya.

Menurut dia, masih banyak buruh yang enggan melaporkan perusahaan yang tidak
membayarkan THR, salah satunya lantaran tidak memiliki serikar kerja.

"Ada perusahaan yang mencicil THR dalam bentuk barang produksi. Khawatirnya akan terjadi
penumpukan THR, yang tahun lalu saja belum dibayar," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans
Jabar) Rachmat Taufik Garsadi memastikan perusahaan terdampak COVID-19 pun wajib

95