Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya paling telat satu hari sebelum
pelaksanaan hari raya keagamaan.
Taufik mengatakan, mengacu kepada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2021,
perusahaan yang terdampak COVID-19 harus melakukan dialog dengan bupati/walikota.

"Perusahan yang masih terdampak bisa melakukan perundingan kesepakatan, dan perusahaan
bisa membuktikan terkait dampak dari pandemi ini. Tapi tetap hanya diberi waktu sampai minus
satu hari sebelum hari raya, jadi kalau di aturannya itu minus tujuh hari," ucap Taufik Ia
menegaskan, tahun ini tidak ada aturan bagi perusahaan untuk mencicil THR bagi karyawannya.
Pasalnya, kondisi tahun ini berbeda dibandingkan dengan tahun lalu, yang dimana aktivitas
ekonomi tahun ini sudah mulai kembali bergeliat.

Selain itu, pemerintah pun telah melakukan relaksasi terkait ekonomi, pajak, listrik bahkan di
ruang perbankan. "Tahun lalu itu, semuanya terkaget-kaget karena pandemi COVID-19 ini.
Pandemi tahun lalu itu Maret, kemudian hari rayanya bulan Mei. Jadi baru dua bulan, tiga bulan,
semua terkaget-kaget. Pemerintah Indonesia belum punya acuannya, mana yang terbaik untuk
menanggulangi pandemi," katanya.

Ia pun mengingatkan adanya denda bagi pengusaha yang telat membayar THR, denda itu
sebesar 5 persen dari nilai THR yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. "Dendanya itu
lima persen dari nilai THR yang diberikan, misal yang diberikan itu Rp 1 miliar, maka dendanya
itu lima persen harus diberikan kepada karyawan untuk kesejahteraannya," jelasnya.

Saat ini, ujar Taufik, terdapat 50 ribu lebih perusahaan yang terdaftar dalam wajib lapor kinerja
perusahaan (WLKP). "Mungkin banyak yang tidak terdaftar dengan berbagai permasalahnnya,
tapi di lain pihak kita harus menjaga jangan sampai berhenti di PHK," imbuhnya.

Di sisi lain, menurut Akademisi Universitas Padjadjaran Prof Maman Setiawan mengungkapkan
pemberian THR dimaksudkan untuk mendorong produktivitas dari tenaga kerja dan juga bisa
mendorong konsumsi. Diketahui kontribusi konsumsi terhadap PDB mencapai 60 persen.

Sejak beberapa tahun terakhir produktivitas tenaga kerja di Indonesia terus menunjukkan
peningkatan. Sehingga, perlu diberikan reward yang sepadan bagi para pekerja tersebut atas
kinerja yang diberikan.
Hanya pada 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pertumbuhan sebagai imbas
pandemi. Industri manufaktur sebagai kontributor terbesar perekonomian bahkan jatuh lebih
dalam dibandingkan dengan penurunan perekonomian secara keseluruhan. Hal itu menyebabkan
terjadi kendala dalam pembayaran THR.

Namun demikian, seiring dengan pemulihan yang berlangsung, kinerja sejumlah sektor
manufaktur pada triwulan I-2021 mulai bergeliat. Salah satu tercermin dari meningkatnya kinerja
ekspor.
Berdasarkan hal tersebut beberapa sektor menurutnya tidak akan menghadapi kendala untuk
menunaikan kewajiban pembayaran THR. Sektor yang memiliki pertumbuhan positif tersebut
diantaranya informasi dan komunikasi, pertanian.

"Harusnya tidak lagi menunggak, tidak ada masalah dalam pembayaran THR. Artinya mengikuti
aturan yang ada," tegasnya.

Akan tetapi, Maman mengungkapkan, ada sejumlah sektor yang juga masih menghadapi
tekanan. Diantaranya sektor pariwisata, pertambangan dan penggalian, serta konsumsi.
Diperkirakan beberapa sektor tersebut akan mengalami sedikit hambatan dalam membayar THR.
(.

96