Page 145 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021
P. 145
kesepakatan. Sedangkan sedang dalam proses berarti pegawai pengawas sedang turun ke
lapangan untuk memeriksa.
Sedangkan dari laporan yang dikumpulkan dari berbagai daerah di Kaltimsudah ada 310
perusahaan yang tercatat membayarkan THR bagi para pegawai mereka. Selain itudari berbagai
daerah juga terdapat 35 proses konsultasiyang dilakukan baik dari kalangan pegawai maupun
perusahaan. "Data yang diterima sampai saat ini masih samabelum ada tambahan laporan lagi
pungkasnya.
Dikatakan Usmanperusahaan harusnya melakukan pembayaran THR paling lambat tujuh hari (H-
7) sebelum Idulfitri. "Perusahaan yang melanggar ketentuan ini pasti akan dikenai denda dan
sanksi administratif sesuai regulasi tegasnya.
SebelumnyaMenteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE)
Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Tahun 2021 bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan. Dalam edaran tersebutpembayaran THR
keagamaan diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-
menerus atau lebih.
THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu
tertentu. Bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus
atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar satu bulan upah.
Sementara bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-
menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan
masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali satu bulan upah.
Adapun bagi pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
Sedangkan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1
bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. Surat
edaran tersebut juga mendorong kepala daerah memberikan solusi bagi perusahaan yang
terdampak pandemi dan tidak mampu memberikan THR. (ctr/ndu/k15)
144
