Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021

PEMERINTAH PASTIKAN MORATORIUM IZIN TKA MASIH BERLAKU

JAKARTA- Kedatangan ratusan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok ke Indonesia baru-baru
ini terus mendapat kecaman. Apalagibertepatan dengan kebijakan larangan mudik di dalam
negeri. Ketegasan pemerintah pun dipertanyakan.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakankedatangan para
TKA ini telah mencederai hati para buruh yang terpaksa tidak mudik. Belum lagimereka yang
belum menerima tunjangan hari raya (THR) dan ter-PHK akibat pandemi Covid-19. "Ini adalah
sebuah ironi yang menyakitkan dan mencederai rasa keadilan. Apalagi terjadi di saat jutaan
pemudik yang menggunakan motorbisa dipastikan mereka adalah buruh dihadang di perbatasan-
perbatasan kota ungkapnya(18/5).

Ia menegaskanKSPI dan buruh Indonesia menolak masuknya TKA asal Tiongkok yang bisa jadi
unskill workers atau buruh kasar tersebut. Ia menilaipara TKA ini seolah kebal hukum akibat
berlakunya UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Khususnya aturan yang mengatur bahwa
buruh kasar masuk ke Indonesia tidak perlu lagi izin tertulis dari menteri ketenagakerjaan. Hal
ini tentu bisa berakibat fatal karena mengancam lapangan pekerjaan pekerja lokal. Padahal saat
inirakyat Indonesia justru lebih membutuhkan pekerjaankarena banyak yang ter-PHK akibat
pandemi.

"Tadinya TKA yang masuk ke Indonesia harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Tenaga
Kerja. Tapi saat ini cukup si perusahaan pengguna TKA melaporkan rencana kedatangan TKA
tersebut (RPTKA) keluhanya.

TerpisahKepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Chairul Fadhly Harahap
menjelaskansampai saat ini kebijakan proses pelayanan untuk permohonan baru penggunaan
TKA masih sama. Yakni dihentikan sementara. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Nomor
M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Upaya
Pencegahan masuknya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Namunhal ini dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan
obyek vital strategis/nasional. Itu pun harus berdasarkan pertimbangan atau izin khusus tertulis
dari kementerian/lembaga terkait sepanjang mengikuti ketentuan protokol kesehatan.
”Pemerintah tetap berjuang melawan Pandemi Covid-19. Namun ekonomi tetap berjalan lewat
proyek-proyek strategis nasional, selama membawa kemanfaatan yang luas,” katanya.
Menurut dia, proyek tersebut pun hanya melibatkan sedikit TKA untuk proses alih teknologi.
Lebih banyak keterserapan pekerja domestik. Selain itu, TKA didatangkan investor sesuai izin
serta ketentuan/prosedur protokol kesehatan.

Selain itu, Chairul memastikan pemerintah tetap melakukan pengendalian terhadap penggunaan
TKA di Indonesia. Salah satu bentuk pengendaliannya adalah penggunaan TKA tetap mengacu
pada jabatan tertentu yang dapat diduduki TKA serta kewajiban lainnya yang diatur dalam
ketentuan perundang-undangan serta dibatasi waktu tertentu.
”Jumlah TKA dipastikan tidak akan melebihi pekerja Indonesia dalam suatu perusahaan.
Pemerintah dalam memberikan izin penggunaan TKA tetap memperhatikan penggunaan tenaga
kerja lokal,”paparnya.

Keberadaan dan kebutuhan TKA di Indonesia saat ini, kata Chairul, sebagian besar diperlukan
dalam rangka investasi penanaman modal asing untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan
perluasan kesempatan kerja. Serta, percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Itu pun
akan dilakukan pengawasan untuk memastikan para TKA yang bisa bekerja di Indonesia hanya
pekerja asing yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan. Mereka juga wajib memenuhi
persyaratan dan proses perizinan yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan. (mia)
148