Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021
P. 152
Judul Kemnaker Rekomendasi Sanksi ke 103 Usaha Tunggak THR 2020
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210519093146-92-
644084/kemnaker-rekomendasi-sanksi-ke-103-usaha-tunggak-thr-2020
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-19 13:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saya ingin memastikan bahwa
pengawas ketenagakerjaan telah mengeluarkan rekomendasi sanksi sesuai dengan hasil
pemeriksaan. Selanjutnya, rekomendasi ini disampaikan kepada gubernur, wali kota, bupati, atau
instansi yang mengeluarkan izin sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sedangkan, 307 perusahaan yang
sebelumnya dilaporkan, sudah membayar THR kepada karyawannya
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebanyak 444 dari 1.150 aduan yang diterima
Posko THR 2021, sudah dikirim ke daerah untuk diatensi Disnaker di 21 provinsi. Sisanya masih
terus kita periksa kelengkapan datanya
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan pengawas ketenagakerjaan telah
mengeluarkan rekomendasi sanksi atas 103 perusahaan yang menunggak pembayaran THR
pada 2020 lalu. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan kewenangan
pemberian sanksi sesuai dengan instansi pemberi izin yang terkait rekomendasi sanksi. Tidak
hanya Kemnaker, sanksi bisa diberikan oleh kementerian lain maupun instansi di tingkat provinsi,
kabupaten atau kota.
KEMNAKER REKOMENDASI SANKSI KE 103 USAHA TUNGGAK THR 2020
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan pengawas ketenagakerjaan
telah mengeluarkan rekomendasi sanksi atas 103 perusahaan yang menunggak pembayaran
THR pada 2020 lalu.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan kewenangan pemberian sanksi sesuai
dengan instansi pemberi izin yang terkait rekomendasi sanksi. Tidak hanya Kemnaker, sanksi
bisa diberikan oleh kementerian lain maupun instansi di tingkat provinsi, kabupaten atau kota.
151
