Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021
P. 172
"Lagi-lagi TKA digelar karpet merah oleh pemerintah. Ini sangat mencederai rasa keadilan buruh
indonesia," kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui siaran pers tertulisnya.
Said Iqbal pun menilai para pejabat pemerintahan seolah tutup mata mengenai kedatangan para
pekerja asing ini.
Menurutnya, ketegasan para pejabat hanya berlaku untuk menyekat pergerakan warga di
perbatasan kota.
"Rasa untuk melindungi masyarakat dan buruh Indonesia atas nama protokol kesehatan ketat
Covid 19 lenyap ditiup angin lalu, tak berdaya menghadapi TKA China yang datang saat lebaran,"
tutur dia.
KSPI dan buruh Indonesia, kata Said Iqbal, menolak masuknya TKA China yang bisa jadi unskill
workers atau buruh kasar tersebut.
Said menjelaskan, para pekerja asing tersebut seperti kebal terhadap hukum Indonesia akibat
telah berlakunya UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, khususnya terkait TKA China yang
mengatur bahwa buruh kasar masuk ke Indonesia tidak perlu lagi izin tertulis dari Menteri.
Bagi buruh, menurut Said, datangnya TKA China pada saat hari raya Idul Fitri dengan
menggunakan pesawat carteran di tengah pandemi adalah sebuah ironi yang menyakitkan dan
mencederai rasa keadilan.
"Padahal buruh yang mudik tidak mencarter pesawat, tetapi membeli sendiri bensin motor dan
makannya, di saat sebagian dari mereka uang THR-nya tidak dibayar penuh oleh pengusaha,"
ujarnya.
Menurut Said Iqbal, kedatangan TKA dari China dan India tersebut menegaskan fakta, bahwa
UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan bahwa pemerintah ingin memudahkan
masuknya para pekerja asing yang mengancam lapangan pekerjaan pekerja lokal.
Padahal, saat ini, rakyat Indonesia justru lebih membutuhkan pekerjaan, karena banyak yang
ter-PHK akibat pandemi.
"Jutaan buruh dilarang mudik bahkan disekat di perbatasan kota seperti warga kelas dua, tetapi
TKA disambut sebagai warga kelas satu dengan alasan kebutuhan industri strategis," tutur Said
Iqbal.
"Padahal boleh jadi TKA China dan India yang masuk ke Indonesia tersebut adalah buruh kasar
yang bekerja di industri-industri konstruksi, perdagangan, baja, tekstil, pertambangan nikel, dan
industri-industri lain, yang semestinya bisa merekrut buruh lokal Indonesia." Said Iqbal pun
mengaku heran lantaran pejabat publik kerap membantah dan membela keberadaan para TKA
China tersebut.
Selain itu, Said menambahkan, pemerintah juga tidak pernah menjelaskan di perusahaan mana
saja para TKA tersebut bekerja.
Oleh sebab itu, KSPI dan buruh Indonesia menuntut stop mendatangkan TKA China dan negara
lainnya ke Indonesia, terutama di masa pandemi dengan alasan apapun.
"Janganlah hukum tajam ke buruh Indonesia tetapi tumpul ke TKA Cina. Batalkan omnibus law
UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Khususnya pasal tentang TKA dikembalikan bunyinya
menjadi, 'Setiap TKA yang datang ke Indonesia wajib memperoleh izin tertulis dari menaker',"
tandas Said Iqbal.
171
