Page 213 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021
P. 213
Ida menjelaskan bahwa Kemenaker melalui pengawas ketenagakerjaan akan melakukan
pemeriksaan atas aduan tersebut. Tahap berikutnya adalah pemberian nota pemeriksaan
sebanyak dua kali dengan jangka waktu 30 hari dan fase berikutnya baru bisa diberikan
rekomendasi berupa sanksi.
"Jadi kalau dihitung-hitung 3 sampai 14 hari dikali dua, sekitar 30 hari untuk penyelesaian. Untuk
hal ini, Kemenaker memberikan apresiasi kepada para Kadisnaker yang bereaksi cepat untuk
memproses secara cepat aduan, sehingga tak membutuhkan waktu hingga 30 hari, sesuai batas
waktu maksimal," kata Ida.
Menurut data Kemnaker, sebagian besar isu yang dilaporkan ke Posko THR 2021 adalah THR
yang dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen, THR tidak dibayarkan penuh
karena adanya pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan satu bulan gaji sesuai peraturan dan THR
tidak dibayarkan sama sekali karena COVID-19.
Ida memastikan pihaknya akan melakukan proses validasi dan verifikasi data serta terus
berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan penyelesaian aduan tersebut. Tim
pengawas ketenagakerjaan juga akan diturunkan sebagai langkah berikutnya dan perumusan
rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan.
212
