Page 211 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021
P. 211
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam pernyataan yang diterima di Jakarta,
Rabu (19/5).
Ida menjelaskan, Kemenaker melalui pengawas ketenagakerjaan akan memeriksa semua aduan
tersebut. Tahap berikutnya adalah pemberian nota pemeriksaan sebanyak dua kali dengan
jangka waktu 30 hari, dan fase sesudahnya baru bisa diberikan rekomendasi berupa sanksi
kepada perusahaan.
"Jadi, kalau dihitung-hitung tiga sampai 14 hari dikali dua, sekitar 30 hari untuk penyelesaian.
Untuk hal ini, Kemenaker memberikan apresiasi kepada para Kadisnaker yang bereaksi cepat
untuk memproses secara cepat aduan sehingga tak membutuhkan waktu hingga 30 hari, sesuai
batas waktu maksimal," kata Ida.
Data Kemennaker menunjukkan, sebagian besar isu yang dilaporkan ke posko THR 2021 adalah
kasus perusahaan mencicil pembayaran THR, pembayaran THR 50 persen, THR tidak dibayarkan
penuh karena adanya pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan satu bulan gaji sesuai peraturan,
dan THR tidak dibayarkan sama sekali karena Covid-19.
Ida memastikan, Kemenaker melakukan proses validasi dan verifikasi data serta terus
berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan penyelesaian aduan tersebut. Tim
pengawas ketenagakerjaan juga diturunkan sebagai langkah berikutnya dan perumusan
rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan.
210
