Page 207 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021
P. 207
Ida menjelaskan proses bagaimana setiap pengaduan THR yang masuk ke posko ditindaklanjuti
oleh kementerian hingga akhirnya bisa diteruskan ke daerah. Pertama, kementerian melakukan
pemeriksaan sebanyak dua kali atas setiap aduan yang masuk.
Pemeriksaan dilakukan dalam waktu 30 hari. Kedua, hasil pemeriksaan akan menentukan jenis
rekomendasi tindak lanjut, misalnya pemberian sanksi.
"Dari pengaduan tersebut, Kemnaker telah melakukan berbagai langkah, mulai dari tahap
memverifikasi, validasi data dan informasi, dan dilanjutkan berkoordinasi dengan Disnaker
daerah dan instansi terkait. Langkah berikutnya menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan,
dan merumuskan rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan," jelasnya.
Pemeriksaan dilakukan dalam waktu 30 hari. Kedua, hasil pemeriksaan akan menentukan jenis
rekomendasi tindak lanjut, misalnya pemberian sanksi.
"Dari pengaduan tersebut, Kemnaker telah melakukan berbagai langkah, mulai dari tahap
memverifikasi, validasi data dan informasi, dan dilanjutkan berkoordinasi dengan Disnaker
daerah dan instansi terkait. Langkah berikutnya menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan,
dan merumuskan rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan," jelasnya.
Kendati begitu, sejauh ini belum ada informasi mengenai respons Disnaker di daerah terkait
tindak lanjut aduan tersebut. Namun, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi
menambahkan bahwa kementerian akan segera menggelar rapat koordinasi dengan seluruh
Kepala Disnaker dan Tim Posko THR untuk evaluasi tindak lanjut penanganan pengaduan oleh
daerah dan rekomendasi sanksi.
Sejauh ini, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,
pengusaha yang tidak membayar THR akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran
tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.
Sebagai informasi, secara total Posko THR 2021 menerima 1.860 aduan. Selain aduan terkait
pembayaran THR, Posko juga menerima 710 konsultasi mengenai THR.
Topik konsultasi tersebut, yaitu THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja
yang selesai kontrak kerjanya, THR bagi pekerja yang dirumahkan, perhitungan THR bagi
pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa pandemi dan THR bagi pekerja yang berstatus
hubungan kemitraan, misal bagi pengemudi ojek dan taksi online.
Kemnaker mengingatkan pekerja atau buruh, pengusaha, hingga masyarakat umum agar segera
melaporkan aduannya bila ada ke Posko THR 2021. Pengaduan maupun konsultasi masih terus
dibuka sampai Kamis (20/5). *.
206
