Page 202 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021
P. 202
Judul Kemnaker Bersuara Soal Kisruh THR Indomaret-Buruh
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Aksi Boikot Produk Indomaret
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210519082845-92-
644073/kemnaker-bersuara-soal-kisruh-thr-indomaret-buruh
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-19 10:43:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saat ini telah dilakukan pemeriksaan
oleh pengawas ketenagakerjaan pada 17 Mei 2021
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dikarenakan dalam kondisi pandemi
covid-19, perusahaan PT Indomarco mengeluarkan memo untuk pembayaran THR para pekerja
dibayarkan sebesar satu kali upah sebulan
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pekerja/buruh yang memiliki masa
kerja empat tahun ke atas menganggap hanya dibayar THR-nya 50 persen yang dihitung dari
peraturan perusahaan (dua kali upah untuk pekerja di atas empat tahun) tetapi hanya
mendapatkan satu kali upah
neutral - Wiwiek Yusuf (Direktur Marketing PT Indomarco Prismatama) Hak mereka diberikan
sesuai peraturan pemerintah
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan telah menindaklanjuti kasus tunjangan
hari raya ( THR ) PT Indomarco Prismatama ( Indomaret ) yang menimbulkan konflik antara
perusahaan dengan karyawannya. Kasus tersebut bermula dari tagihan pembayaran THR 2020
yang berujung dugaan kriminalisasi terhadap anggota serikat pekerja. "Saat ini telah dilakukan
pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan pada 17 Mei 2021," ujar Sekretaris Jenderal
Kemnaker Anwar Sanusi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/5) malam.
KEMNAKER BERSUARA SOAL KISRUH THR INDOMARET-BURUH
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan telah menindaklanjuti kasus
tunjangan hari raya ( THR ) PT Indomarco Prismatama ( Indomaret ) yang menimbulkan konflik
antara perusahaan dengan karyawannya. Kasus tersebut bermula dari tagihan pembayaran THR
2020 yang berujung dugaan kriminalisasi terhadap anggota serikat pekerja.
201
