Page 309 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, dari tahun ke
tahun, Posko Tunjangan Hari Raya oleh Kementerian Ketenagakerjaan sekadar menjadi pusat
pencatatan administratif pelanggaran saja. "Petugas memang cepat merespons pengaduan yang
masuk, tetapi tindak lanjutnya sering kali terlalu lama," kata Said, Selasa (18/5/2021), di Jakarta.

Said mencontohkan laporan pengaduan pembayaran THR tahun 2020. Data Kementerian
Ketenagakerjaan menyebutkan, ada 410 laporan pengaduan yang masuk. Meski tenggat akhir
pelunasan THR adalah Desember 2020, hingga awal Mei 2021 masih ada 103 perusahaan yang
belum selesai diperiksa dan belum melunasi kewajibannya tersebut.

Said menambahkan, laporan pelanggaran THR tahun 2020 yang disampaikan KSPI juga ada
yang belum ditindaklanjuti. Berdasarkan data Serikat Pekerja Nasional, sampai April 2021 masih
ada 1.478 pekerja di wilayah Jabodetabek yang pembayaran THR-nya belum dilunasi meski
sudah terlewat setahun.

Menurut Said, pekerja membutuhkan penegakan hukum yang tegas meski tidak harus berupa
pemberian sanksi keras.m Pemberian sanksi kepada perusahaan berupa pembatasan atau
pencabutan izin usaha tidak tepat pada saat resesi karena hanya akan menambah angka
pengangguran.

"Yang kami butuhkan, pengawas ketenagakerjaan proaktif mendatangi perusahaan,mengecek
kondisi keuangannya, melakukan persuasi, dan memastikan THR tetap dibayarkan sesuai dengan
kesepakatan. Jangan dibiarkan dan baru ditindaklanjuti setelah sekian lama," ujar Said.

Dari data Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang 20 April-18 Mei 2021 ada 1.860 laporan yang
masuk terdiri dari 710 konsultasi dan 1.150 pengaduan THR. Sebanyak 444 dari total laporan
tersebut diteruskan ke Dinas Ketenagakerjaan di 21 provinsi untuk diproses. Adapun sisanya
masih diperiksa kelengkapan datanya.

Kasus yang diadukan terdiri dari THR yang dicicil oleh perusahaan, THR yang dibayarkan sebesar
50 persen, dan THR yang tidak dibayar penuh karena ada pemotongan gaji. Ada pula kasus THR
yang tidak dibayarkan sebesar sebulan gaji sesuai dengan ketentuan, serta THR yang tidak
dibayarkan sama sekali karena perusahaan terdampak pandemi Covid-19.

Investigasi
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, Posko THR secara
fisik akan ditutup pada 20 Mei meski pengaduan secara daring tetap diterima. Pemerintah akan
mulai menindaklanjuti secara resmi semua laporan pengaduan setelah Posko THR ditutup.

Pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan pusat akan dikerahkan untuk melakukan
investigasi. Mereka akan mendatangi perusahaan yang diadukan dan memeriksa kondisi
keuangan perusahaan terkait.

"Tindak lanjutnya, setelah tanggal 20 Mei akan kami lakukan. Kami akan konsolidasi data dulu
dengan dinas-dinas ketenagakerjaan di daerah untuk memastikan langkah tindak lanjut laporan
ini seperti apa," kata Anwar.

Anwar menambahkan, meski pemerintah baru akan menindaklanjuti laporan setelah 20 Mei, saat
ini sudah ada beberapa laporan yang secara otomatis diselesaikan di tingkat dinas
ketenagakerjaan di daerah atas inisiatif perusahaan bersangkutan. (AGE)

308