Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021
P. 43
"Dari 160 aduan yang diterima, ada enam poin substansi aduan," ujar Himawan, Rabu
(19/5/2021).
Enam substansi aduan itu terdiri dari 48,98 persen mengadukan besaran THR Lebaran tidak
sesuai dengan ketentuan. Kemudian, 39,34 persen mengadukan perusahaan belum/tidak
membayar THR keagamaan.
Lalu, 16,39 persen mengadukan perusahaan terlambat membayar THR. Sedangkan 1,64 persen
mengadukan perusahaan mencicil pembayaran THR keagamaan, tanpa kesepakatan.
Selanjutnya 1,64 persen mengadukan perusahaan membayar THR kepada sebagian pekerja, dan
1,64 persen mengadukan THR Lebaran tidak diberikan perusahaan karena masih status
perselisihan.
Pelanggaran pembayaran THR itu diduga dilakukan oleh 42 perusahaan. Karenanya, dalam
waktu dekat pihaknya akan melakukan klarifikasi dan audit kepada perusahaan-perusahaan
tersebut.
"Sesuai aturan yang berlaku, kami perlu melakukan klarifikasi dan audit atas aduan yang
disampaikan pihak pekerja," jelas dia.
Berdasarkan hasil klarifikasi sejauh ini, sejumlah perusahaan yang dilaporkan mencicil THR
karyawannya, beralasan hal itu sengaja mereka lakukan agar para pekerja tidak melakukan
mudik Lebaran 2021. Sebagaimana larangan pemerintah.
"Ada 1,64 persen yang mengadukan perusahaan membayar THR dengan cara mencicil. Alasan
perusahaan agar karyawannya tidak mudik," ungkap dia.
Cara perusahaan mencicil tersebut menurut dia justru harus diapresiasi, lantaran upayanya telah
membantu pemerintah untuk menekan mobilitas masyarakat saat momen mudik Lebaran.
Asalkan mekanisme mencicil THR itu sudah disetujui antara pihak perusahaan dan karyawan.
Sehingga, tak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.
Ia juga berterima kasih kepada para perusahaan yang telah memenuhi hak THR para pekerjanya.
Meski kondisi perekonomian sedang terdampak pandemi covid-19.
"Itu merupakan bentuk usaha perusahaan untuk memberi THR karyawannya. Karena kami
semua tahu kondisi perekonomian sekarang belum pulih betul akibat pandemi covid-19,"
imbuhnya.
[ary].
42
