Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021
P. 5
Judul Kemnaker Proses 444 Aduan Soal THR
Nama Media Kaltim Post
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL Pg13&19
Jurnalis K15
Tanggal 2021-05-20 07:33:00
Ukuran 238x296mmk
Warna Warna
AD Value Rp 141.610.000
News Value Rp 708.050.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebanyak 444 dari 1.150 aduan yang diterima
Posko THR 2021 sudah dikirim ke daerah untuk diatensi Disnaker di 21 provinsi. Sisanya masih
terus kita periksa kelengkapan datanya
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dari pengaduan tersebut, Kemnaker telah
melakukan berbagai langkah, mulai tahap memverifikasi, validasi data dan informasi, dan
dilanjutkan berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi terkait. Langkah berikutnya,
menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan, dan merumuskan rekomendasi sanksi terhadap
ketidakpatuhan
negative - Usman (Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kaltim) Aduan yang kami
terima bermacam-macam. Mulai penundaan pembayaran THR sampai keterlambatan membayar
negative - Usman (Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kaltim) Data yang diterima
sampai saat ini masih sama, belum ada tambahan laporan lagi
Ringkasan
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memproses sebanyak 444 aduan atau 38,6
persen dari total 1.150 pengaduan soal pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang masuk ke
posko kementerian dan diteruskan ke Dinas Ketenagakerjaan di 21 provinsi untuk ditindaklanjuti.
"Sebanyak 444 dari 1.150 aduan yang diterima Posko THR 2021 sudah dikirim ke daerah untuk
diatensi Disnaker di 21 provinsi. Sisanya masih terus kita periksa kelengkapan datanya," ujar Ida
dalam keterangan resmi, Selasa (18/5).
KEMNAKER PROSES 444 ADUAN SOAL THR
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memproses sebanyak 444 aduan atau 38,6
persen dari total 1.150 pengaduan soal pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang masuk ke
posko kementerian dan diteruskan ke Dinas Ketenagakerjaan di 21 provinsi untuk ditindaklanjuti.
4