Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021

"Sebanyak 444 dari 1.150 aduan yang diterima Posko THR 2021 sudah dikirim ke daerah untuk
diatensi Disnaker di 21 provinsi. Sisanya masih terus kita periksa kelengkapan datanya," ujar Ida
dalam keterangan resmi, Selasa (18/5).

Ida menjelaskan, bagaimana proses setiap pengaduan THR yang masuk ke posko ditindaklanjuti
oleh kemen-terian hingga akhirnya bisa diteruskan ke daerah. Pertama, kementerian melakukan
pemeriksaan sebanyak dua kali atas setiap aduan yang masuk. Pemeriksaan dilakukan dalam
waktu 30 hari. Kedua, hasil pemeriksaan akan menentukan jenis rekomendasi tindak lanjut,
misalnya pemberian sanksi.

"Dari pengaduan tersebut, Kemnaker telah melakukan berbagai langkah, mulai tahap
memverifikasi, validasi data dan informasi, dan dilanjutkan berkoordinasi dengan Disnaker
daerah dan instansi terkait. Langkah berikutnya, menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan,
dan merumuskan rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan," jelasnya.

Kendati begitu, sejauh ini belum ada informasi mengenai respons Disnaker di daerah terkait
tindak lanjut aduan tersebut. Namun, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sa-nusi
menambahkan, bahwa ke-menterian akan segera menggelar rapat koordinasi dengan seluruh
kepala Disnaker dan Tim Posko THR untuk evaluasi tindak lanjut penanganan pengaduan oleh
daerah dan rekomendasi sanksi.

Sejauh ini, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,
pengusaha yang tidak membayar THR akan dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis,
pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga
pembekuan kegiatan usaha. Adapun tahun ini, Posko THR 2021 menerima 1.860 aduan. Selain
aduan terkait pembayaran THR, posko juga menerima 710 konsultasi mengenai THR. Topik
konsultasi tersebut, yaitu THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang
selesai kontrak kerjanya,THR bagi pekerja yang dirumahkan, perhitungan THR bagi pekerja yang
upahnya disesuaikan pada masa pandemi dan THR bagi pekerja yang berstatus hubungan
kemitraan, misal bagi pengemudi ojek dan taksi online.

Kemnaker mengingatkan pekerja atau buruh, pengusaha, hingga masyarakat umum agar segera
melaporkan aduannya bila ada ke Posko THR 2021. Pengaduan maupun konsultasi masih
terusdibuka sampai Kamis (20/5).

Di Kaltim, Posko Disnaker-trans mencatat sebanyak 29 perusahaan yang diadukan pekerjanya
terkait dugaan menunggak pembayaran THR. "Aduan yang kami terima bermacam-macam.
Mulai penundaan pembayaran THR sampai keterlambatan membayar," ungkap Kepala Bidang
Hubungan Industrial Disnakertrans Kaltim Usman.

Dari 29 perusahaan yang tercatat dilaporkan, Usman mengungkapkan baru ada satu perkara
yang selesai. Sedangkan sisanya masih dalam proses penyelesaian. Perkara yang sudah selesai
artinya sudah ditindaklanjuti dengan memberikan fasilitas seperti memanggil perusahaan hingga
ada kesepakatan. Sedangkan sedang dalam proses berarti pegawai pengawas sedang turun ke
lapangan untuk memeriksa.

Sedangkan dari laporan yang dikumpulkan dari berbagai daerah di Kaltim, sudah ada 310
perusahaan yang tercatat membayarkan THR bagi para pegawai mereka. Selain itu, dari berbagai
daerah juga terdapat 35 proses konsultasi, yang dilakukan baik dari kalangan pegawai maupun
perusahaan. "Data yang diterima sampai saat ini masih sama, belum ada tambahan laporan
lagi," pungkasnya. (ndu/klo)
caption:

DIPROSES: Tahun ini, Disnakertrans Kaltim mencatat ada 29 perusahaan yang diadukan
pekerjanya karena menunggak membayar THR.
5