Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021
P. 72
Judul 103 Perusahaan Tunggak THR 2020 Direkomendasi Sanksi Oleh
Kemnaker
Nama Media moeslimchoice.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.moeslimchoice.com/read/2021/05/19/47596/103-
perusahaan-tunggak-thr-2020-direkomendasi-sanksi-oleh-kemnaker
Jurnalis Sunarya Sultan
Tanggal 2021-05-19 18:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saya ingin memastikan bahwa
pengawas ketenagakerjaan telah mengeluarkan rekomendasi sanksi sesuai dengan hasil
pemeriksaan. Selanjutnya, rekomendasi ini disampaikan kepada gubernur, wali kota, bupati, atau
instansi yang mengeluarkan izin sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sedangkan, 307 perusahaan yang
sebelumnya dilaporkan, sudah membayar THR kepada karyawannya
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebanyak 444 dari 1.150 aduan yang diterima
Posko THR 2021, sudah dikirim ke daerah untuk diatensi Disnaker di 21 provinsi. Sisanya masih
terus kita periksa kelengkapan datanya
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pengawas ketenagakerjaan telah mengeluarkan
rekomendasi sanksi atas 103 perusahaan yang menunggak pembayaran THR pada 2020 lalu.
Menurut Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, kewenangan pemberian sanksi sesuai
dengan instansi pemberi izin yang terkait rekomendasi sanksi. Tidak hanya Kemnaker, sanksi
bisa diberikan oleh kementerian lain maupun instansi di tingkat provinsi, kabupaten atau kota.
103 PERUSAHAAN TUNGGAK THR 2020 DIREKOMENDASI SANKSI OLEH KEMNAKER
MoeslimChoice | Kata Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pengawas ketenagakerjaan
telah mengeluarkan rekomendasi sanksi atas 103 perusahaan yang menunggak pembayaran
THR pada 2020 lalu.
Menurut Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, kewenangan pemberian sanksi sesuai
dengan instansi pemberi izin yang terkait rekomendasi sanksi. Tidak hanya Kemnaker, sanksi
bisa diberikan oleh kementerian lain maupun instansi di tingkat provinsi, kabupaten atau kota.
71
