Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021

Dari laporan tersebut, lanjut Menko Airlangga, sebanyak 692 laporan bersifat konsultasi dan
sekitar 1.500 bersifat pengaduan. "Tentu nanti ditindaklanjuti dan juga tentunya ada hal-hal
yang sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan diselesaikan secara bipartit
antara perusahaan dan serikat pekerja," kata Airlangga.

: Bantu India, Airlangga Jamin Pasokan Oksigen Indonesia Aman Lebih lanjut Airlangga
menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong dan memantau pembayaran THR termasuk
memonitor jumlah uang yang beredar sebagai stimulan untuk daya beli masyarakat.

"Sesuai dengan perencanaan awal bahwa sekitar Rp154 triliun uang beredar selama bulan
Ramadhan dan kita lihat laporan Bank Indonesia yang beredar ini memang kita harapkan menjadi
stimulan daripada daya beli masyarakat," jelas dia.

: Cuma Tempat Wisata di Zona Hijau yang Boleh Dibuka Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) masih terus membuka posko aduan THR hingga 20 Mei 2021. Nantinya, pelaku
usaha yang kedapatan melanggar pembayaran THR akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Menurut data Kemnaker, sebagian besar isu yang dilaporkan ke Posko THR 2021 adalah THR
yang dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen, THR tidak dibayarkan penuh
karena adanya pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan satu bulan gaji sesuai peraturan dan THR
tidak dibayarkan sama sekali karena COVID-19.

: Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Selama Masa Larangan Mudik Tak Perlu SIKM Menaker Ida
Fauziyah memastikan pihaknya akan melakukan proses validasi dan verifikasi data serta terus
berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyelesaian aduan tersebut.

[EFI].

67