Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021

Judul Kemnaker Bela Indomaret: Tidak Salahi Aturan THR
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Aksi Boikot Produk Indomaret
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210519183037-92-
644432/kemnaker-bela-indomaret-tidak-salahi-aturan-thr
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-19 18:58:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Secara aturan, THR tidak (menyalahi
aturan)

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Besaran THR untuk pekerja yang
mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar satu bulan
upah

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Terkait dengan perusahaan-perusahaan
yang memberikan lebih, adalah disesuaikan dalam kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian
kerja bersama, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan kami tidak menyalahkan

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Perubahan perjanjian kerja, tentunya
selama memang ada dialog tidak ada persoalan, tentunya perjanjian kerja bersama, perjanjian
kerja, dan peraturan perusahaan adalah dibuat sesuai dengan kondisi perusahaan

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan telah menindaklanjuti kasus tunjangan
hari raya ( THR ) PT Indomarco Prismatama ( Indomaret ) yang menimbulkan konflik antara
perusahaan dengan karyawannya. Kasus tersebut bermula dari tagihan pembayaran THR 2020
yang berujung dugaan kriminalisasi terhadap anggota serikat pekerja. "Saat ini telah dilakukan
pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan pada 17 Mei 2021," ujar Sekretaris Jenderal
Kemnaker Anwar Sanusi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/5) malam.

KEMNAKER BELA INDOMARET: TIDAK SALAHI ATURAN THR

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menyatakan PT Indomarco Prismatama (
Indomaret ) tidak menyalahi ketentuan pembayaran tunjangan hari raya ( THR ). Kesimpulan
tersebut diambil berdasarkan pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan Kemnaker.

62