Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021
P. 62
"Laporan dari Kemnaker di posko THR ada lebih dari 2.000 laporan, ada yang konsultasi dan
1.500 pengaduan. Kalau ada yang sesuai kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan,
diselesaikan bipartit," katanya dalam acara halalbihalal media secara daring di Jakarta, Rabu
(19/5/2021).
Terkait hal ini, lanjutnya, pemerintah tetap mendorong perusahaan memenuhi kewajiban
pembayaran THR. Sebab, selain menjadi kewajiban perusahaan bagi karyawan, pemberian THR
juga dapat mendorong pergerakan ekonomi dari sisi konsumsi.
Hal ini terlihat dari jumlah uang beredar, seperti menjelang Hari Raya Idulfitri 1442 H. Dari
laporan Bank Indonesia (BI), jumlah uang beredar ternyata sesuai perencanaan awal.
"Dari laporan BI sekitar Rp154 triliun, itu kita harapkan jadi stimulan daya beli masyarakat," ujar
Airlangga.
Meski demikian, setiap laporan harus diverifikasi secara hati-hati, sehingga membutuhkan waktu
yang cukup lama. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih terus
membuka posko aduan THR hingga 20 Mei 2021.
Nantinya, pelaku usaha yang kedapatan melanggar pembayaran THR akan dikenakan sanksi
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Sebagai informasi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan sejak 20 April 2021, hingga
12 Mei 2021 posko THR keagamaan telah menerima 2.897 laporan yang terdiri dari 692
konsultasi dan 2.205 pengaduan THR.
"Dengan melihat aspek validasi dan verfikasi kelengkapan data, verifikasi dan duplikasi aduan,
maka diperoleh 977 aduan yang masuk," katanya saat konfrensi pers virtual, Jakarta, Rabu
(12/5/2021).
Jika dibandingkan tahun 2020, Posko pengaduan THR mendapat 683 pengaduan. Jumlah
tersebut lebih kecil dibandingkan tahun ini sebesar 977 aduan.
"Memang diliat lebih besar tahun ini karena waktu kita berikan harus bisa dipenuhi H-1 lebaran.
diliat dari data Disnaker, kami optimis meski kasus lebih besar namun penyelesaian lebih baik,"
katanya.
Setidaknya ada 5 isu besar dalam pengaduan THR tahun ini yakni, pertama THR untuk pekerja
mengundurkan diri. Kemudian kedua, THR untuk pekerja selesai kontrak kerja.
Ketiga THR untuk pekerja yang dirumahkan. Keempat jumlah THR untuk pekerja yang
disesuaikan upahnya saat pandemi. Terakhir THR untuk para pekerja yang bermitra, seperti ojek
atau taksi online.[].
61
