Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021

"Secara aturan, THR tidak (menyalahi aturan)," tutur Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi
kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/5).
Berdasarkan temuan Kemnaker, perusahaan membayar THR 2020 sebesar satu kali upah kepada
semua buruh. Ketentuan itu mengacu pada memo perusahaan yang mempertimbangkan
dampak pandemi covid-19.

Besaran THR keagamaan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun
2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh Di Perusahaan, yaitu pasal 3 ayat 1.

Dari sisi besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih diberikan THR sebesar satu bulan upah.

Sementara itu, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan, tetapi kurang dari
12 bulan, maka THR diberikan secara proporsional. Dengan demikian, perusahaan sudah
memenuhi ketentuan tersebut.

"Besaran THR untuk pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau
lebih diberikan sebesar satu bulan upah," terang dia.

Berdasarkan temuan Kemnaker, Indomarco memang sebelumnya memberikan THR lebih dari
satu bulan upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja di atas tiga tahun.

Detailnya, untuk pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari tiga tahun diberikan satu kali
upah, masa kerja di atas tiga tahun, tetapi kurang dari empat tahun dibayarkan 1,5 kali upah,
serta masa kerja di atas empat tahun dibayarkan dua kali upah. Hal tersebut tertuang dalam
peraturan perusahaan.

Namun, tahun lalu perusahaan mengubah peraturan perusahaan tersebut sehingga pembayaran
THR menjadi satu bulan upah untuk semua karyawan lantaran pandemi covid-19.

Sementara itu, mayoritas pekerja/buruh memiliki masa kerja di atas empat tahun, sehingga
seharusnya mereka mendapatkan THR sebesar dua kali upah berdasarkan aturan perusahaan,
tapi hanya mendapatkan THR satu bulan upah karena pandemi covid-19.

Anwar menjelaskan Kemnaker memperbolehkan pemberian THR lebih dari satu bulan upah.
Ketentuan ini tercantum dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 4. Namun, pemberian
THR tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja
bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan perusahaan.

"Terkait dengan perusahaan-perusahaan yang memberikan lebih, adalah disesuaikan dalam
kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja bersama, perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, dan kami tidak menyalahkan," ungkapnya.

Selain itu, Anwar menuturkan Kemnaker juga memperbolehkan perubahan pada perjanjian kerja
bersama, perjanjian kerja, dan peraturan perusahaan tersebut. Asalkan, perubahan itu sudah
melalui diskusi dengan pekerja/buruh.

"Perubahan perjanjian kerja, tentunya selama memang ada dialog tidak ada persoalan, tentunya
perjanjian kerja bersama, perjanjian kerja, dan peraturan perusahaan adalah dibuat sesuai
dengan kondisi perusahaan," ucapnya.

63