Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021
P. 79
Judul Pemerintah Janji Akan Proses Perusahaan yang Tak Bayar THR
Nama Media inews.id
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://sulut.inews.id/berita/pemerintah-janji-akan-proses-perusahaan-
yang-tak-bayar-thr
Jurnalis Rina
Tanggal 2021-05-19 18:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Airlangga Hartato (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Laporan dari
kemnaker, di posko THR ada lebih dari 2.000 laporan, ada yang konsultasi dan 1.500 pengaduan.
Kalau ada yang sesuai kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan, diselesaikan bipartit
neutral - Airlangga Hartato (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dari laporan
BI sekitar Rp154 triliun, itu kita harapkan jadi stimulan daya beli masyarakat
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebanyak 444 dari 1.150 aduan yang diterima
Posko THR 2021, sudah dikirim ke daerah untuk diatensi Disnaker di 21 provinsi. Sisanya masih
terus kita periksa kelengkapan datanya
Ringkasan
Pemerintah akan memproses laporan terkait perusahaan yang tidak membayar Tunjangan Hari
Raya ( THR ) kepada karyawan. Lebih dari 2.000 laporan mengenai THR yang diterima
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dari jumlah tersebut menurut Menteri Koordinator
(Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato, sekitar 1.500 adalah pengaduan.
PEMERINTAH JANJI AKAN PROSES PERUSAHAAN YANG TAK BAYAR THR
JAKARTA, - Pemerintah akan memproses laporan terkait perusahaan yang tidak membayar
Tunjangan Hari Raya ( THR ) kepada karyawan. Lebih dari 2.000 laporan mengenai THR yang
diterima Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Dari jumlah tersebut menurut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga
Hartato, sekitar 1.500 adalah pengaduan.
"Laporan dari kemnaker, di posko THR ada lebih dari 2.000 laporan, ada yang konsultasi dan
1.500 pengaduan. Kalau ada yang sesuai kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan,
diselesaikan bipartit," kata Airlangga dalam video virtual, Rabu (19/5/2021) Dia melanjutkan
78
