Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021

Dibeberkan Kepala Bidang Ketenagakerjaan Disnaker Tarakan, Hanto Bismoko, selama
dibukanya posko pengaduan, baru tiga laporan yang masuk.
Tiga laporan itu terdiri dari satu kasus aduan dan dua lainnya dalam bentuk konsultasi. Lebih
lanjut Hanto Bismoko mengatakan, untuk pengaduan THR satu kasus melibatkan sektor jasa
keuangan.

Namun, lanjutnya, saat itu sudah ditindaklanjuti oleh pihak pengawas yang ditugaskan
mengawasi pelaksanaan pemberian THR H-7 Idulfitri. Kronologisnya setelah merangkum
informasi dari pelapor atau pengadu, lanjut Hanto Bismoko, ternyata memang belum waktunya
pencairan THR saat itu.

"Selama dibukanya posko, kebetulan baru ada satu aja yang mengadukan. Kalau kemarin sudah
ditindaklanjuti pengawas provinsi. Dan memang sudah diselesaikan," beber Hanto Bismoko.

Lebih lanjut dijelaskan Hanto Bismoko, perusahaan bersangkutan sempat terkendala saat proses
transfer. Namun pencairan THR sudah dilakukan sebelum Idul Fitri 1442 Hijriah. Dua laporan
lainnya, dijabarkan Hanto, adanya persoalan pembayaran THR bagi tenaga kontrak. Dijelaskan
Hanto, pembayaran THR bagi tenaga kontrak sudah diatur oleh pemerintah melalui
(Kemenaker).

Aturan terbaru yang dirilis yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Salah satu poinnya, yakni karyawan kontrak atau pekerja dengan PKWT berhak atas uang
kompensasi, yang wajib diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja.

Peraturan ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.

Mengacu pada aturan tersebut, lanjut Hanto Bismoko, yang berstatus tenaga kontrak juga
berhak mendapatkan THR walau bahasanya berupa kompensasi.

Persoalannya, lanjut Hanto Bismoko, pelapor ternyata sudah dikenakan PHK sejak dua bulan
sebelum memasuki Ramadan 1442 Hijriah.

Walau berstatus kontrak yang bersangkutan tak bisa mendapatkan karena masa PHK sudah
dilakukan sebelum Ramadan.

"Jadi pelapor mengira walau sudah di-PHK bisa dapat padahal tidak. Kalau PHK bulan puasa pasti
dapat. Tapi kalau PHK tidak di bulan puasa pasti tidak dapat," jelasnya.

Sehingga jika ditotalkan ada tiga laporan yang masuk dan ditangani Disnaker Tarakan. Ia
mengatakan, di Tarakan tak begitu banyak kasus yang berat seperti di Pulau Jawa. Meski
pihaknya sangat terbuka bagi masyarakat yang ingin melaporkan diri. Ia menambahkan, dengan
selesainya lebaran, posko sudah resmi ditutup.

Posko sebelumnya sudah dibuka sejak akhir April lalu dan dibuka sampai tanggal 11 Mei atau H-
2 Idul Fitri. Ia berharap kepada perusahaan agar selalu memperhatikan hak dan kesejahteraan
karyawannya. Sebaliknya karyawan juga harus menjalankan kewajibannya.
"Kalau kedua belah pihak bisa saling memahami, pekerja memahami kondisi perusahaan.
Perusahaan perhatikan kesejahteraan pekerjanya. Maka bisa terjalin hubungan industrial yang
harmoni," ucapnya. ( Penulis: Andi Pausiah |.

83