Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021
P. 86

Dari laporan tersebut, sebanyak 1.500 laporan bersifat aduan dan sebanyak 692 laporan bersifat
              konsultasi.  Nantinya,  laporan  tersebut  akan  ditindaklanjuti  secara  bipartit  antara  perusahaan
              dengan serikat pekerja.

              "Tentu  nanti  ditindaklanjuti  hal-hal  tersebut  sesuai  dengan  surat  edaran  dari  Kementerian
              Ketenagakerjaan diselesaikan secara bipartit antara perusahaan dan serikat pekerja," ujarnya.

              Airlangga  menyampaikan,  ketentuan  pembayaran  THR  karyawan  telah  diatur  sesuai  dengan
              surat  edaran  yang  dikeluarkan  oleh  Kemenaker.  Tujuannya  untuk  mendorong  daya  beli
              masyarakat.

              Hal ini pun telah terealisasi dengan baik. Ini terlihat dari jumlah uang beredar yang dilaporkan
              oleh Bank Indonesia (BI) yang mencapai sebesar Rp154 triliun.

              "Sesuai dengan perencanaan awal bahwa sekitar Rp154 triliun uang beredar selama Ramadan
              dan kita lihat di laporan BI. Ini memang kita harapkan menjadi stimulan daya beli masyarakat,"
              ucapnya.

              Adapun berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) laporan yang masuk ke
              Posko THR 2021 adalah berupa THR yang dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50%,
              THR tidak dibayarkan penuh karena adanya pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan satu bulan
              gaji sesuai peraturan dan THR tidak dibayarkan sama sekali karena Covid-19.

              Kemenaker sendiri masih akan membuka posko aduan THR hingga 20 Mei 2021. Pelaku usaha
              yang  kedapatan  melanggar  pembayaran  THR  sesuai  ketentuan  PP  Nomor  36/2021  tentang
              Pengupahan akan dikenakan sanksi.












































                                                           85
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91