Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021
P. 91
Judul Menko Airlangga: Pemerintah Terima 2.000 Laporan THR
Nama Media liputan6.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4561465/menko-airlangga-
pemerintah-terima-2000-laporan-thr
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2021-05-19 17:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Laporan dari
Kementerian Ketenagakerjaan di posko THR memang lebih dari 2.000 laporan
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Tentu nanti
ditindaklanjuti dan juga tentunya ada hal-hal yang sesuai dengan surat edaran dari Kementerian
Ketenagakerjaan diselesaikan secara bipartit antara perusahaan dan serikat pekerja
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Sesuai
dengan perencanaan awal bahwa sekitar Rp154 triliun uang beredar selama bulan Ramadan dan
kita lihat laporan Bank Indonesia yang beredar ini memang kita harapkan menjadi stimulan
daripada daya beli masyarakat
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebagai bentuk fasilitasi pemerintah agar hak
pekerja/buruh memperoleh THR dibayar sesuai ketentuan yang ada, Posko THR masih membuka
pengaduan, konsultasi maupun informasi tentang THR, hingga Kamis, 20 Mei 2021
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebanyak 444 dari 1.150 aduan yang diterima
Posko THR 2021, sudah dikirim ke daerah untuk diatensi Disnaker di 21 provinsi. Sisanya masih
terus kita periksa kelengkapan datanya
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi kalau dihitung-hitung 3 sampai 14 hari
dikali dua, sekitar 30 hari untuk penyelesaian. Untuk hal ini, Kemnaker memberikan apresiasi
kepada para Kadisnaker yang bereaksi cepat untuk memproses secara cepat aduan, sehingga
tak membutuhkan waktu hingga 30 hari, sesuai batas waktu maksimal
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dari pengaduan tersebut, Kemnaker telah
melakukan berbagai langkah. Mulai dari tahap memverifikasi, validasi data dan informasi, dan
dilanjutkan berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi terkait. Langkah berikutnya,
menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan, dan merumuskan rekomendasi sanksi terhadap
ketidakpatuhan
90
