Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021
P. 89
Judul Corona Merajalela, Kok Masih Ada TKA Bebas Masuk RI?
Nama Media detik.com
Newstrend Moratorium Izin TKA
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5575121/corona-
merajalela-kok-masih-ada-tka-bebas-masuk-ri
Jurnalis Khoirul Anam
Tanggal 2021-05-19 17:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan)
Berdasarkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan Penggunaan Tenaga
Kerja Asing dalam Upaya Pencegahan masuknya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka
untuk sementara proses pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru masih dihentikan
positive - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan) Dalam hal
TKA masih berada di wilayah Indonesia, perusahaan pemberi kerja atau yang mempekerjakan
TKA dapat mengajukan permohonan penggunaan TKA sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku
Ringkasan
Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Chairul Fadhly Harahap menjelaskan sampai
saat ini proses pelayanan untuk permohonan baru penggunaan Tenaga Kerja Asing ( TKA ) masih
tetap dihentikan sementara. Kendati demikian, kebijakan dikecualikan bagi TKA yang bekerja
pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan objek vital strategis/nasional. "Berdasarkan Surat
Edaran Nomor M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam
Upaya Pencegahan masuknya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka untuk sementara
proses pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru masih dihentikan," kata Chairul
dalam keterangan tertulis, Selasa (18/5/2021).
CORONA MERAJALELA, KOK MASIH ADA TKA BEBAS MASUK RI?
Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Chairul Fadhly Harahap menjelaskan sampai
saat ini proses pelayanan untuk permohonan baru penggunaan Tenaga Kerja Asing ( TKA ) masih
tetap dihentikan sementara. Kendati demikian, kebijakan dikecualikan bagi TKA yang bekerja
pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan objek vital strategis/nasional.
88
