Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Maret 2021
P. 115
Terutama, kata Ida, mengenai perkiraan kondisi dunia usaha menjelang dan pada saat lebaran
nanti. "Masukan dan informasi dari berbagai pihak tersebut akan dijadikan bahan untuk
menentukan kebijakan tentang THR tahun 2021," ujar Ida kepada Bisnis, Kamis (18/3/2021).
Namun demikian, organisasi pekerja melihat perihal pemberian THR merupakan hal yang
mandatori atau bersifat wajib jika mengacu kepada aturan yang berlaku. Kendati pun masih
dapat dikompromikan antara perusahaan dan pekerja dengan pengawasan langsung dari
pemerintah.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan
THR mesti dikucurkan penuh dengan catatan jika terdapat situasi yang tidak memungkinkan
perusahaan untuk membayar, maka bisa dilanjutkan ke meja perundingan.
"Hukum yang masih berlaku adalah THR itu full . Tinggal, sekarang regulasinya harus dijalankan.
Mengenai adanya perusahaan yang tidak mampu membayar, bisa dirundingkan dan pemerintah
harus ikut terlibat untuk menjamin hak ini bisa ditunda dalam bentuk utang," ujar Timboel.
Dia menambahkan, dalam hal THR yang tinggal menunggu hitungan pekan lagi mesti
dikucurkan, tidak diperlukan adanya konsep anyar. Perusahaan, lanjutnya, dinilai membutuhkan
eksistensi pemerintah dalam perundingan dengan pekerja.
"Jadi, regulasi yang ada jalanin saja dulu. Mengenai ada nanti yang tidak mampu, dirundingkan,"
lanjutnya.
Sumber : bisnis.com.
114
