Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Maret 2021
P. 156
Judul Kasus Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 5 Saksi
Nama Media kompas.com
Newstrend Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2021/03/18/10084671/kasus-
korupsi-bpjs-ketenagakerjaan-kejagung-periksa-5-saksi
Jurnalis Tsarina Maharani
Tanggal 2021-03-18 10:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Febrie Adriansyah (Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus)
Kalau kerugian bisnis, apakah analisanya ketika di dalam investasi itu selemah itu sampai 3 tahun
bisa merugi sampai Rp 20 triliun sekian. Sekalipun ini masih menurut dari orang keuangan masih
potensi
Ringkasan
Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa lima orang saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pada
pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan. Satu orang saksi yang
diperiksa pada Rabu (17/3/2021) yaitu, LH selaku Direktur Investasi PT Schroder Investment
Management Indonesia dan AC selaku Deputi Dirketur SPI BPJS Ketenagakerjaan periode tahun
2019.
KASUS KORUPSI BPJS KETENAGAKERJAAN, KEJAGUNG PERIKSA 5 SAKSI
JAKARTA, - Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa lima orang saksi terkait dugaan tindak pidana
korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan.
Satu orang saksi yang diperiksa pada Rabu (17/3/2021) yaitu, LH selaku Direktur Investasi PT
Schroder Investment Management Indonesia dan AC selaku Deputi Dirketur SPI BPJS
Ketenagakerjaan periode tahun 2019.
Kemudian, FI selaku karyawan PT Panin Sekuritas, AA selaku asisten Deputi Bidang Pasar Saham
PT Jamsostek TK, dan AA selaku karyawan PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia.
Penyidikan kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan ini telah dimulai Kejagung sejak 19
Januari 2021.
Kasus tersebut ditangani oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
(Jampidsus) berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.2/01/2021.
155
