Page 14 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2021

”Insyaallah (penyaluran BSU dilakukan awal Agustus 2021),” kata Sekjen Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker), Anwar Sanusi, Kamis (29/7).
Anwar mengatakan pihaknya baru saja merevisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA)
dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Revisi DIPA diperlukan karena
sebelumnya pemerintah tidak mengalokasikan dana untuk menyalurkan BSU tahun ini.

”Kami saat ini baru menyelesaikan regulasi. Kemudian revisi DIPA dengan dirjen anggaran.
Semoga bisa kami segerakan," katanya.

Aturan penyaluran BSU tahun ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji atau Upah Bagi Pekerja
atau Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Di Pasal 4 Permenaker itu disebutkan bahwa BLT subsidi gaji diberikan dalam bentuk uang tunai
sebesar Rp500 ribu per bulan selama dua bulan sekaligus. Secara total, buruh akan mendapatkan
Rp1 juta. Ada beberapa syarat yang ditetapkan pemerintah untuk mendapatkan bantuan
tersebut, antara lain warga negara Indonesia (WNI), peserta aktif program jaminan sosial
ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021, serta mendapatkan gaji paling besar
Rp3,5 juta.
Lalu, pemerintah akan memberikan subsidi gaji kepada buruh yang bekerja di wilayah yang
menerapkan PPKM level 3 dan level 4. Kemudian, BLT subsidi gaji diutamakan bagi buruh yang
bekerja di sektor barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate,
perdagangan, dan jasa.

Adapun aturan teknis dari Permenaker itu akan dibuat oleh Direktorat Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta BPJS etenagakerjaan.

Nantinya, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan validasi data terhadap calon penerima BSU.
Setelah itu, data akan diberikan kepada Kemenaker. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mengatakan BSU akan disalurkan kepada sekitar 8 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5
juta per bulan.

Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp500 ribu per bulan selama dua bulan, sehingga
total bantuan sebesar Rp1 juta. Bantuan tersebut akan diberikan kepada pekerja yang berada di
wilayah PPKM level 4 dan level 3.

Mereka khususnya yang bekerja di sektor non esensial dan non kritikal. Subsidi gaji akan
disalurkan langsung ke rekening penerima.

"Proses penyaluran subsidi upah oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindah bukuan dana
dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan melalui bank yang dihimpun dalam
Himbara (bank BUMN)," ujar Ida pada konferensi pers daring, Rabu (21/7). Ida menjelaskan
bahwa data calon penerima bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan karena dinilai paling lengkap
dan valid untuk penyaluran BLT.

Nantinya, data calon penerima akan diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk
diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, ia mengimbau pekerja untuk
segera menyerahkan nomor rekening kepada perusahaan untuk diteruskan kepada BPJS
Ketenagakerjaan.

"Data penerima subsidi upah diambil dari BPJS Ketenagakerjaan sampai 30 Juni 2021, sehingga
hanya peserta yang terdaftar dan memenuhi persyaratan yang akan menerima,"
imbuhnya.(tribun network/ras/dod)

13