Page 15 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2021
P. 15

Judul               Pengusaha Bisa Kena Sanksi Gara-gara Aturan Baru Subsidi Gaji
                Nama Media          sindonews.com
                Newstrend           BLT BPJS Ketenagakerjaan
                Halaman/URL         https://ekbis.sindonews.com/read/496656/34/pengusaha-bisa-kena-
                                    sanksi-gara-gara-aturan-baru-subsidi-gaji-1627585661
                Jurnalis            Advenia Elisabeth
                Tanggal             2021-07-30 07:48:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penerima BSU adalah mereka yang memiliki
              upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan dan bekerja di wilayah Pemberlakuan Pembatasan
              Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 yang ditetapkan pemerintah



              Ringkasan

              Dalam aturan baru Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mengenai penyaluran bantuan
              subsidi upah atau subsidi gaji, bagi pengusaha atau pemberi kerja yang tidak memberikan data
              yang sebenarnya akan dikenakan sanksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
              undangan. Aturan ini ditetapkan pada 28 Juli 2021, dan berlaku sejak diundangkan. Selain itu,
              jika penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan, namun telah menerima BSU maka yang
              bersangkutan wajib mengembalikan bantuan yang telah diterima ke rekening kas negara melalui
              sistem penerimaan negara secara elektronik.



              PENGUSAHA BISA KENA SANKSI GARA-GARA ATURAN BARU SUBSIDI GAJI

              Dalam aturan baru Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mengenai penyaluran bantuan
              subsidi upah atau subsidi gaji, bagi pengusaha atau pemberi kerja yang tidak memberikan data
              yang sebenarnya akan dikenakan sanksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
              undangan.

              Aturan ini ditetapkan pada 28 Juli 2021, dan berlaku sejak diundangkan. Selain itu, jika penerima
              bantuan tidak memenuhi persyaratan, namun telah menerima BSU maka yang bersangkutan
              wajib  mengembalikan  bantuan  yang  telah  diterima  ke  rekening  kas  negara  melalui  sistem
              penerimaan negara secara elektronik.
              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  resmi  merilis  aturan  terbaru  mengenai
              penyaluran  bantuan  subsidi  upah  atau  subsidi  gaji  termasuk  di  dalamnya  perubahan  syarat
              penerima subsidi bagi pekerja yang terdampak PPKM.

                                                           14
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20