Page 165 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2021
P. 165
Judul Menaker keluarkan aturan baru tentang bantuan subsidi upah
Nama Media antaranews.com
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2295983/menaker-keluarkan-
aturan-baru-tentang-bantuan-subsidi-upah
Jurnalis Prisca Triferna Violleta
Tanggal 2021-07-29 16:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah mengeluarkan aturan baru mengenai
pemberian bantuan subsidi upah, yang mencakup pembaruan syarat penerima subsidi. Aturan
baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam
Penanganan Dampak COVID-19 yang ditetapkan pada 28 Juli 2021.
MENAKER KELUARKAN ATURAN BARU TENTANG BANTUAN SUBSIDI UPAH
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah mengeluarkan aturan baru
mengenai pemberian bantuan subsidi upah, yang mencakup pembaruan syarat penerima subsidi.
Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam
Penanganan Dampak COVID-19 yang ditetapkan pada 28 Juli 2021.
Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 yang diunduh dari laman
resmi Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis, penerima bantuan subsidi upah (BSU)
tahun 2021 adalah warga negara Indonesia, yang dibuktikan dengan nomor induk
kependudukan, dan merupakan peserta aktif program jaminan BPJS Ketenagakerjaan sampai
Juni 2021.
Syarat lain untuk menerima BSU adalah memiliki upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan dan
bekerja di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 yang
ditetapkan oleh pemerintah.
Dalam hal pekerja bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota lebih besar dari
Rp3,5 juta maka persyaratan upah menjadi paling banyak sebesar upah minimum
kabupaten/kota yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.
164
